Berita UtamaInternasional

Vanuatu Desak Australia Mengatasi Konflik di Papua

findonews, JAKARTA – Vanuatu yang mengangkat isu dugaan pelanggaran HAM di Papua, meminta Australia turun tangan mengatasi konflik di Papua. Menteri Luar Negeri Vanuatu, Ralph Ragenvanu mengatakan sejarah akan menilai jika tak berbuat apa-apa.

“Sejumlah ahli hukum internasional telah menyerukan (krisis di Papua) genosida, maksud saya memang telah masuk kriteria genosida. Sejarah akan mencatat kita dan kita harus berada di sisi yang benar dalam sejarah,” kata Ragenvanu.

“Australia harus meningkatkan kontribusinya secara substansial dalam masalah Papua Barat, terutama karena (Australia) berada di Dewan HAM PBB, (Australia) adalah anggota Forum Kepulauan Pasifik,” tambahnya.

Dilansir CNN Indonesia, sebelumnya, Perdana Menteri Vanuatu mengecam dugaan pelanggaran HAM di Papua. Di depan seluruh 192 negara anggota PBB ia meminta pemerintah Indonesia mengizinkan Komisaris Tinggi HAM PBB meninjau apa yang terjadi di Wamena.

Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne khawatir dengan apa yang terjadi di Papua saat ini, ia terus memonitor kondisi Papua dari Jakarta. Payne meminta seluruh pihak menahan diri untuk tidak memperkeruh situasi di Papua.

“Kami tentu sangat khawatir dengan laporan-laporan kekerasan yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Situasi di Papua sangat penting di mana perwakilan kami di Jakarta terus memonitor kondisi Papua bersama dengan otoritas (Indonesia),” kata Payne.

Sementara itu, oposisi pemerintah Australia dari Partai Buruh untuk urusan luar negeri, Penny Wong, mengecam kekerasan yang terjadi di Papua. Meski begitu, ia mengatakan pihaknya akan tetap netral dan mengakui kedaulatan Indonesia di Papua.

“Kami telah mengangkat kekhawatiran terkait pelanggaran HAM di Papua Barat dan kami akan terus berupaya menjunjung tinggi hak universal semua orang untuk mengekspresikan pandangan politiknya secara bebas dan damai terkait Papua Barat,” ucap Wong dalam sebuah pernyataan.

“Partai Buruh benar-benar menghormati integritas kedaulatan teritorial Indonesia, rasa saling hormat terhadap kedaulatan dan integritas kedua negara tertuang dalam Perjanjian Lombok, yang tetap menjadi landasan kerja sama keamanan antara Indonesia-Australia,” katanya.

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker