
JAKARTA – Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Indonesia 2015-2016 Rizal Ramli menilai tingginya kasus Covid-19 dan angka kematian di Indonesia akibat virus Covid19 di Indonesia, salah satunya karena pemerintah dinilai pelit sama rakyatnya. Hal itu, kata Rizal Ramli, bisa dilihat dari keengganan pemerintah dalam menerapkan lockdown dan menjalankan UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, serta pemberian vaksin yang efektifitasnya sangat rendah.
“Rakyat kita mau nggak divaksin? Kebanyakan mau banget, cuman jangan divaksin yang efektivitasnya sangat rendah , yaitu Sinovac yang hanya 55 persen. Artinya, dari 100 yang divaksin, 55 persen benar-benar efektif, tapi sisanya 45 persen bisa kena lagi,” kata Rizal Ramli dalam Gelora Talks dengan tema ‘Pandemi Berlanjut Akankah Memicu Krisis Sosial’ di Jakarta, Rabu (29/7/2021) petang.
Artikel terkait: Rizal Ramli Dukung Gelora, Harus Vokal Kepada Pemerintah
Rizal Ramli meminta pemerintah tidak berjudi dengan nasib rakyat Indonesia dengan melanjutkan pemberian vaksin Sinovac. Pemerintah harus memberikan vaksin yang efektifitasnya diatas 97 persen seperti Pfizer, Moderna dan lain-lain. “Ini rakyat kita divaksin yang efektifitasnya hanya setengahnya, itulah masalahnya kenapa banyak yang udah divaksin kena lagi. Jangan dong berjudi dengan nasib rakyat dengan vaksin Sinovac. Jangan pelit sama rakyat, dikasih vaksi kelas Sinovac, mestinya Pfizer, Moderna atau apalah yang efikasinya diatas 97,” katanya.
Menurut Rizal, dengan pemberian vaksin yang lebih mahal, dengan target herd community (kekebalan komunal), misalnya 180 juta rakyat dikalikan dua kali dosis suntikan menjadi 360 suntikan. Per harinya dilakukan 2 juta suntikan, maka dalam tempo enam bulan targetnya tercapai.
Baca juga: Gelora Adakan Aksi Percepatan Vaksinasi untuk Warga di Bekasi
“Kita tidak mau lockdown, tapi faktanya kita di lockout semua negara seperti Amerika, Eropa, Saudi Arabia, Singapura dan Jepang. Daripada di lockout lebih baik kita lockdown. Cuman sediakan Rp 415 triliun saja,” kata mantan Menko Perekonomian era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini. Anggaran sebesar Rp 415 triliun itu, diperlukan untuk lockdown selama tiga bulan. “Kita harus kasih makan 77 juta keluarga kurang mampu. Satu bulan Rp 105 Triliun, tiga bulan Rp 315 triliun, obat gratis Rp 100 triliun, paling hanya butuh Rp 415 triliun,” katanya.
Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta menyatakan kekhawatirannya, bahwa vaksin yang ada tidak cukup kuat menghadapi varian-varian baru Covid-19. Sehingga masih dibutuhkan beberapa kali vaksin lagi, tidak cukup dua dosis suntikan, bisa tiga hingga lima dosis suntikan. “Pertanyaan yang sulit dijawab, berapa lama pemerintah bisa bertahan dalam situasi seperti ini. Daya tahan fiskal pemerintah, apakah mampu mengatasi persoalan ini, karena krisis akan jauh lebih besar dari yang diperkirakan,” kata Anis Matta.(re*)