Berita UtamaNasional

Revisi UU KPK Resmi Disahkan Oleh DPR

findonews, JAKARTA – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menjadi undang-undang, dilansir CNN Indonesia.

Pengesahan RUU KPK menjadi UU KPK dilakukan dalam Rapat Paripurna kesembilan tahun sidang 2019-2020 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (17/9).

“Tahapan pengesahan, kita lakukan tahapan ini, setelah itu kita bisa berikan nota,” kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

Kemudian Fahri menanyakan persetujuan kepada anggota yang hadir dalam rapat Paripurna tersebut dan seluruh anggota DPR yang menjadi peserta serempak mengatakan setuju.

Sejumlah catatan pengesahan revisi UU KPK ini didapat dari fraksi Partai Gerindra, PKS, dan juga Demokrat.

Meskipun revisi UU KPK ini mendapat penolakan dari sejumlah pihak termasuk KPK sendiri, proses pengesahan revisi UU KPK tetap berjalan.

Presiden Joko Widodo juga sudah menolak dan menyetujui sejumlah poin dalam revisi UU KPK, termasuk persoalan dewan pengawas dan SP3 yang dianggap melemahkan KPK.

Fahri juga memberi kesempatan pendapat pemerintah terkait revisi UU KPK yang diwakilkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam rapat ini.

Yasonna mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah menyetujui revisi UU KPK untuk disahkan menjadi undang-undang.

“Presiden setuju Rancangan Undang-undang tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) disahkan menjadi undang-undang,” ucap Yasonna.

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker