Berita UtamaNasional

PP Muhammadiyah Desak Presiden Untuk Membentuk TGPF Kasus Novel Baswedan

findonews, JAKARTA – Majelis Hukum dan HAM (MHH) Muhammadiyah mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) mengusut kasus Novel Baswedan yang tak kunjung usai setelah dua tahun.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah membuat rilis untuk mendorong Presiden Jokowi agar segera menyelesaikan kasus ini. Dalam rilis itu mereka mengatakan seharusnya tidak butuh waktu yang lama untuk menyelesaikan kasus ini.

“Sudah 2 tahun lebih sejak kasus penyerangan terhadap Penyidik Senior KPK Novel Baswedan hingga saat ini pelakunya belum tertangkap juga. Secara logika sederhana, semestinya tidak butuh waktu lama untuk pengungkapan kasusnya mengingat waktu dan tempat peristiwanya tidak jauh dari rumah Novel Baswedan.” Dikutip dari rilis PP Muhammadiyah, Selasa (6/8).

PP Muhammadiyah juga yakin bahwa kerumitan pengungkapan kasus Novel Baswedan bukan karena masalah teknis penyelidikan, tetapi ada unsur politis karena banyaknya koruptor yang masuk penjajara karena Novel.

“Kerumitan pengungkapan siapa pelaku dibalik kekerasan terhadap Novel ini diyakini bukan terkait masalah teknis penyelidikan dan penyidikan, tapi bersifat politis karena banyaknya koruptor yang masuk pengadilan tindak pidana korupsi dan seluruhnya dikenakan hukuman penjara. “

Dalam rilis itu juga menyebutkan tim gabungan bentukan Kapolri yang gagal menyelesaikan kasus ini selama enam bulan penyelidikan dan terkesan menyalahkan Novel dengan menyebutkan pihak-pihak yang dimasukkan ke penjara memiliki dendam terhadapnya.

“Setelah 6 bulan masa pengungkapan kasus oleh tim pencari fakta yang dibentuk Kapolri dan hasilnya juga tak bisa menyebutkan siapa pelakunya meskipun itu hanya pelaku lapangan. Justru sebaliknya, tim pencari fakta menyatakan ada pihak-pihak yang dendam terhadap Novel karena Novel sedang menangani kasus-kasus besar. Presiden pun sudah memberi waktu tambahan kepada Kapolri selama 3 bulan ke depan untuk menuntaskannya secara teknis dengan melibatkan 120 penyidik.”

PP Muhammadiyah juga menyampaikan kepada Presiden untuk melibatkan tokoh-tokoh dan masyarakat sipil anti korupsi dalam tim gabungan independen pencari fakta, karena menurut mereka itu adalah pilihan paling logis, elegan, dan diterima publik.

“Tanpa mengurangi upaya yang sedang dijalankan oleh pihak kepolisian sebagai amanat dari Presiden, sebaiknya Presiden membentuk tim gabungan independen pencari fakta dengan melibatkan tokoh-tokoh dan masyarakat sipil anti korupsi serta dari unsur amnesty internasional. Karena itulah pilihan yang paling logis, paling elegan dan paling diterima publik.”

Diakhir mereka juga menyampaikan dukungannya dalam upaya pemberantasan korupsi dan pengungkapan kasus Novel Baswedan secara berkeadilan. Karena menurut mereka serangan terhadap Novel adalah bukti nyata serangan balik terhadap pemberantasan korupsi oleh KPK.

“MHH Muhammadiyah senantiasa mendukung upaya pemberantasan korupsi dan pengungkapan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan secara berkeadilan. Karena bagi kami, penyerangan terhadap Novel bukan ditujukan kepada pribadi seorang Novel tapi sebuah penyerangan yang nyata sebagai serangan balik terhadap pemberantasan korupsi oleh KPK.”

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker