Berita UtamaNasionalPolitik

Pengamat Hukum: PK yang Diajukan PKS Tak Berpengaruh, Sita Harta Bisa Dilaksanakan

findonews , JAKARTA – Perseteruan antara Fahri Hamzah dan lima elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum juga usai, apalagi para elite PKS selaku tergugat enggan menjalankan eksekusi. Fahri pun mengajukan permohonan sita aset (berupa gedung, mobil, motor dsb) lima pimpinan PKS sebagai ‘jaminan’ untuk pelaksanaan eksekusi pada 22 Juli 2019.

Mengomentari perseteruan Fahri dengan elite PKS tersebut, pengamat hukum W. Riawan Tjandra dihubungi wartawan, Selasa (13/8/2019) menegaskan bahwa putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) harus dilaksanakan sesuai dengan diktum putusan MA.

“Kendati pihak PKS telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK), namun hal tersebut tidak menunda eksekusi putusan kasasi. Sebab, PK merupakan upaya hukum yang bersifat luar biasa dengan alasan-alasan yang spesifik,” katanya.

Mestinya, lanjut Riawan, Fahri Hamzah selaku pihak penggugat yang telah mengajukan permohonan eksekusi, bisa segera dilaksanakan.

“Tergantung apakah Fahri saat menggugat mengajukan permohonan sita atas aset-aset tergugat sebagai jaminan eksekusi,” ujarnya.

Sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Selata (PN Jaksel), menyatakan berkas permohonan sita yang diajukan Fahri Hamzah selaku penggungat kepada lima pimpinan Partai Keadilan Sejahtare (PKS) selaku tergugat, masih ditelaah oleh ketua pengadilan, untuk menentukan aset mana saja yang bisa dilakukan sita.

Posisi terbaru kasus Fahri melawan PKS ini adalah pada eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (putusan kasasi Nomor: 1876 K/Pdt/2018 tertanggal 30 Juli 2018) yang menolak kasasi pihak PKS.

Khusus mengenai ganti kerugian imateriil sebesar Rp 30 miliar, hakim kasasi memberikan pertimbangan sebagai berikut: “Putusan pengadilan juga harus memberi pesan agar tiap subjek hukum tanpa kecuali tidak dengan mudah melakukan perbuatan melawan hukum karena setiap perbuatan melawan hukum menimbulkan akibat-akibat hukum. Oleh karena itu, petitum ganti kerugian imaterial yang dikabulkan oleh Judex Facti dapat dibenarkan.”

Untuk diketahui, para pimpinan PKS yang berperkara dengan Fahri Hamzah adalah Presiden PKS Sohibul, Ketua Dewan Syariah Surahman Hidayat, Wakil Ketua Dewan Syuroh Hidayat Nur Wahid, Abdul Muis dan Abdi Sumaithi.

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker