findonews
No Result
View All Result
Senin, 27 Juni 2022
  • Login
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Bisnis & Ekonomi
  • Olahraga
  • Sains & Teknologi
  • Daerah
  • Gaya Hidup
  • Lainnya
    • Hiburan
    • Findonews Snapshoot
    • Historia
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Bisnis & Ekonomi
  • Olahraga
  • Sains & Teknologi
  • Daerah
  • Gaya Hidup
  • Lainnya
    • Hiburan
    • Findonews Snapshoot
    • Historia
No Result
View All Result
findonews
No Result
View All Result
Home Berita Terkini

Partai Gelora Usulkan Perombakan Total Sistem Politik karena Mencederai Demokrasi

Anis Matta menyebut Pemilu 2019 adalah Pemilu yang menyisakan tragedi. Dibawah setiap kursi di DPR RI ada dua korban petugas KPPS yang meninggal dunia.

7 Januari 2022
Reading Time:3min read
0

JAKARTA – Pemilu 2019 lalu dinilai menjadi catatan buruk dalam sejarah demokrasi di Indonesia yang perlu dilakukan koreksi besar-besaran selama pelaksanaan masa orde reformasi yang hampir seperempat abad atau 25 tahun.

Pasalnya, banyak penyelenggara pemilu yang meregang nyawa akibat pelaksanaan sistem Pemilu Serentak yang dijadikan eksperimen politik pemerintah dan DPR selama ini.

“Persyaratan presidensial threshold (20 persen kursi DPR) menyebabkan polarisasi yang sangat tajam,” tegas Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk ‘Menakar Reformasi Sistem Politik Indonesia, Apakah Mungkin Jadi Gelombang?’, Rabu (5/1/2022).

Menurutnya, sistem tersebut berpengaruh pada penciptaan polarisasi yang sangat tajam, dan berujung pada pembelahan di masyarakat yang residunya masih ada hingga kini.

Berita sejenis: Tiga Partai Politik Paling Banyak Dibicarakan di Masa Pandemi, Nadanya Negatif

Pemberlakuan ambang batas (threshold) pada calon presiden dan parlemen juga dinilai menghalang-halangi munculnya potensi kepemimpinan nasional.

Sebab, keberhasilan suatu demokrasi tidak diukur dengan persyaratan ambang batas, melainkan dari partipasi masyarakat. Dan perlu diingat, bahwa negara itu dibentuk dari organisasi-organisasi yang ada masyarakat, bukan sebaliknya.

Disamping itu, juga pihak penyelenggara Pemilu 2019  lalu,  pun melahirkan situasi yang overload hingga menyebabkan banyak menelan korban jiwa hingga mencapai hampir 900 orang.

“Ini kalau kita mengeyampingkan teori konspirasi, tapi angka 900 lebih hilang nyawa dari penyelenggara Pemilu itu. Artinya untuk setiap satu kursi DPR RI ada hampir dua nyawa yang jadi korbannya, itu angka yang sangat besar,” ucapnya.

Artikel terkait: Partai Gelora Luncurkan Program GEN 170 di Hari Ibu 2021

Belum lagi, daftar pemilih dalam Pemilu 2019 dikurangi dengan adanya suara rusak serta partai yang tidak lolos threshold. Maka, total anggota DPR yang ada di Senayan kurang dari 50 persen dari angka 575 tersebut.

“Artinya itu juga menunjukkan keterwakilan antara persentasi saat ini, salah satu dari hal-hal yang ingin di evaluasi di Partai Gelora sebagai bagian dari usaha pembenahan pada sistem politik kita,” katanya.

Anis Matta menegaskan, perubahan sistem politik melalui penyederhanaan Partai Politik, Pilpres dan Pemilu Serentak ternyata tidak serta merta meningkatkan kualitas demokrasi, serta melahirkan pemerintahan yang efektif dan kuat.

“Pengalaman demokrasi yang sangat buruk itu harus dijadikan pembelajaran penting bagi pemerintah. Ini salah satu indikator yang menjadi pertimbangan dasar untuk melakukan evaluasi sistem demokrasi saat ini,” katanya.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, penerapan presidential threshold tidak lazim digunakan di negara yang menganut sistem presidensial.

Apalagi dengan syarat calon presiden harus memenuhi 20 persen kursi di parlemen atau 25 persen suara sah secara nasional bagi partai maupun gabungan partai pengusungnya.

Baca juga: Fahri Hamzah Sebut Oposisi yang Lemah Membuat Rakyat Berantem, Politisinya Cari Uang

Persyaratan itu, ujar Burhanuddin, dinilai aneh karena bersifat pembatasan orang untuk maju sebagai calon presiden. Padahal, konstitusi tidak membatasinya.

“Presidential threshold itu aneh dan tidak lazim di negara lain. Tidak ada pembatasan yang ketat seperti di Indonesia untuk maju sebagai calon presiden. Bahkan di Amerika Serikat calon independent pun bisa maju sebagai calon presiden,” ujar Burhanuddin.

Dia khawatir kalau ambang batas itu dinaikan lagi maka partai berbasis agama akan hilang sehingga berpotensi menimbulkan kerawanan politik.

“Jadi presidential threshold perlu dihapus. Parliamentary threshold diperlukan, tapi jangan terlalu tinggi karena bisa mengurangi pluralisme politik,” ujar Burhanuddin.

Wakil Ketua Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan bahwa aturan pemilu di Indonesia hanya mempersempit peluang munculnya calon presiden alternatif dari yang sudah dikenal selama ini.

“Dalam konteks itu, saya melihat sistem pemilu saat ini lebih memperkuat peran oligarki politik sekelompikk elite. Namun, mengabaikan keterwakilan rakyat Indonesia dari berbagai daerah,” ujarnya.

Lihat juga: Partai Gelora Jadi Partai Baru Paling Populer, Fahri Hamzah “Dukung Terus ya Sedulur”

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai gugatan soal penghapusan presidential threshold 20 persen menjadi 0 persen masih berpotensi di kabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), jika melihat putusan soal Omnibus Law UU Cipta Kerja beberapa waktu lalu.

“Kita minta presidensial threshold dihapuskan karena tidak ada di konstitusi. Jadi para hakim konstitusi harus melihat dalil-dalil secara legalitas, bukan keterkaitan atau keterampilan dari komposisi hakim. MK tidak boleh lagi berkelit untuk tidak mengabulkannya, karena ini jauh lebih komprehensif,” kata Refly Harun.

Pendakwah Nasional Haikal Hassan Baras mengungkapkan, masyarakat di kalangan akar rumput sudah mendambakan adanya reformasi sistem politik di Indonesia saat ini, karena semua hal ini dinilai hanya menjadi corong pemerintah dan menyebabkan potensi disintegrasi NKRI.

“Selama satu bulan rata-rata saya ceramah di 100 masjid. Mereka minta saya menyuarakan gelombang perubahan, reformasi sistem politik saat ini. Apa pemerintah tidak sadar, kalau situasi sekarang menciptakan peluang disintegrasi NKRI. Saya turun ke lapangan setiap hari,” ungkapya.

Haikal Hasan menilai keberpihakan dari banyak pihak untuk mengamini berbagai kebijakan pemerintah, termasuk oleh media tidak mendidik dalam melakukan pendewasaan politik.

“Seperti sebuah teori balon gas,  ini sudah semakin membesar dan tinggal menunggu waktu untuk meledak saja. Situasi ini akan sangat berbahaya, apabila yang masuk adalah terorisme. Pendewasaan politik adalah solusinya,” pungkas Haikal Hasan.(f/e*)



Pembaca yang melihat halaman ini, juga melihat:
  • Partai Gelora Usulkan Perombakan Total Sistem Politik karena…

Terkait

Tags: anis mattaFahri Hamzahindonesiaparlementary thresholdpartai gelora
ShareTweetPin

Berita Rekomendasi

Partai Gelora Nyatakan Siap Verifikasi Parpol

Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta
2 bulan ago
0

Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta saat Halal Bihalal Partai Gelora Indonesia JAKARTA - Partai...

Read more

Anis Matta Tegaskan Krisis Indonesia Akan Melahirkan Pemimpin Otentik

Anis Matta Tegaskan Krisis Indonesia Akan Melahirkan Pemimpin Otentik
2 bulan ago
0

Kiri ke kanan: Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi sekaligus Ketua DPW Partai Gelora Kalimantan Timur,...

Read more

Surat Terbuka Fahri Hamzah, Tahun 2024 Indonesia dalam Ancaman

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah
2 bulan ago
0

Sistem politik yang ada saat ini, adanya presidential threshold dan pemilu serentak telah menciptakan ruang transaksi...

Read more

Fahri Hamzah Sebut Jokowi Belum Bereskan Pembelahan Masyarakat

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah
2 bulan ago
0

Fahri Hamzah merespon cuitan Sekretariat Negara tentang gelar yang pas disematkan kepada Presiden Joko Widodo. Asalkan...

Read more

Partai Gelora Usulkan Sultan-Sultan Nusantara sebagai Senator di DPD

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah
5 bulan ago
0

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengusulkan beberapa terobosan dalam memperbaiki sistem demokrasi Indonesia...

Read more

Fahri Hamzah: MPR Tidak Perlu Jadi Lembaga Permanen

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah
5 bulan ago
0

Fahri Hamzah mengatakan bahwa reformasi sistem politik harus menyeluruh. Partai Gelora, sebutnya, telah punya kajian lengkap...

Read more
Load More

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Recommended Stories

Sudah Tersangka, Ahok Masih Bisa Ikut Pilkada

16 November 2016
Ingin Hamil, Cameron Diaz Rehat Akting

Ingin Hamil, Cameron Diaz Rehat Akting

26 Juni 2015

Hamilton Menangi GP Monako, Rio Finis Urutan 15

30 Mei 2016

Popular Stories

  • Grafis hasil survei Suara Milenial Institute

    Gara-Gara Pandemi Elektabilitas Partai Politik Merosot, Partai Baru Naik

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Ini Sebab Fahri Hamzah Kontra Fadli Zon soal Nama Jalan Attaturk

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Fahri Hamzah: Kudeta Akan Tumbang Oleh Kudeta

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Fahri Hamzah Puji Kerja Senyap Kejaksaan Tangani Kasus Mega Korupsi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Fahri Hamzah Bela Krisdayanti Soal Gaji DPR, Biar Rakyat Tahu!

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
findonews

© Copyright 2014 - 2021, All Rights Reserved

Kategori

  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Bisnis & Ekonomi
  • Olahraga
  • Sains & Teknologi
  • Daerah
  • Gaya Hidup
  • Lainnya

Connect With Us

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Bisnis & Ekonomi
  • Olahraga
  • Sains & Teknologi
  • Daerah
  • Gaya Hidup
  • Lainnya
    • Hiburan
    • Findonews Snapshoot
    • Historia

© Copyright 2014 - 2021, All Rights Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

 
Memuat Komentar...
Komentar
    ×