PEKANBARU – Ketua Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Riau, Nurdin menyebut pihaknya tetap akan mengambil peran dalam panggung Pilkada serentak 2020. Menurutnya hajatan politik pada Desember 2020,merupakan momentum panggung politik yang sayang kalau dilewatkan.
“Arahan dari Pak Fahri Hamzah kalau bisa ada orang Gelora yang maju. Tapi, meskipun tidak ada yang jadi calon, Gelora tetap harus memanfaatkan momen Pilkada 2020,” kata Nurdin kepada wartawan, Kamis (4/6/2020).
Nurdin mengakui, sebagai partai baru, Partai Gelora tidak memiliki kursi di parlemen, sehingga memberatkan upaya sebagai peserta Pilkada. Namun hal itu bukan berarti memupus seutuhnya partisipasi politik Partai Gelora. Lebih lanjut, Nurdin mengatakan gelaran Pilkada 2020 merupakan pijakan politik untuk pemilu 2024.
“Tentu pemikiranya sampai ke 2024. Oleh sebab itu Partai Gelora tidak boleh melewatkan ajang ini begitu saja. Justru karena tidak ada kursi di parlemen kita lebih bebas begerak untuk partisipasi politik,” tukasnya.
Adapun Partai Gelora resmi mendapatkan Surat Keterangan (SK) berbadan hukum dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonganan Laoly pada Selasa (2/6). Partai besutan Anis Mata, Fahri Hamzah dan Mahfuz Sidiq, ini diketahui telah memiliki memiliki jaringan pengurus di 34 provinsi, 423 kabupaten-kota, dan 3.639 kecamatan di seluruh Indonesia.
Keberadaan Partai Gelora diyakini dapat menggerus suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pasalnya pendiri partai tersebut kebanyakan bekas politisi PKS. Nurdin sendiri merupakan mantan ketua DPW PKS di Riau. Namun Nurdin menampik partainya bakal menggembosi suara cakada yang didukung PKS.
“Gelora merupakan partai terbuka, bukan partai tertutup. Jadi ada perbedaan antara kedua partai,” tekannya. ***