Berita UtamaEkonomi & BisnisNasional

Ombudsman Mengatakan Regulasi IMEI Merugikan Masyarakat

findonews, JAKARTA – Rencana pemerintah untuk memblokir ponsel yang IMEI-nya tidak terdaftar adalah tindakan yang tergesa-gesa dan merugikan kepentingan banyak pihak, kata Ombudsman Republik Indonesia.

Ombudsman mencatat beberapa kejanggalan dalam inisiatif ini setelah pertemuan dengan Kemeterian Komunikasi dan Informasi baru-baru ini untuk memeriksa draf kementerian untuk regulasi tentang permasalahan tersebut.

“Ada 17 pasal dan isinya tidak subtantif, ecek-ecek saja,” tutur Alvin Lie, salah satu anggota Ombudsman saat seminar di kantor pusat lembaga di Jakarta, Kamis (15/7).

Peraturan yang dikeluarkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Kominfo bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dan meningkatkan pendapatan nasional.

Menurut Alvin pemerintah tidak perlu membuat regulasi seperti itu, ia menjelaskan pendapatan negara dapat dilindungi dengan memperketat Bea Cukai dan Pajak.

“Kalau argumen pendapatan negara itu cukup cegat di hulu. Ketika barang masuk ke Indonesia atau ketika barang didistribusikan. Kalau barang masuk itu di bea cukai dan kalau didistribusikan itu ada Ditjen Pajak,” kata Alvin.

Alvin menambahkan, sebenarnya untuk melindungi pendapatan negara hanya perlu dari sisi administrasinya, tidak perlu membuat peraturan validasi IMEI.

“Kalau untuk mengamankan pendapatan negara bea masuknya nol. Berarti yang dikejar kan hanya PPN dan PPnBM sangat mudah. Distributornya siapa, importirnya siapa, transaksinya bagaimana, secara administratif sudah kena (perlindungan),” katanya.

“Kenapa harus repot-repot dan menimbulkan potensi masalah bagi konsumen atau masyarakat luas,” ujar Alvin.

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker