Jakarta, Findonews.com – Deklarasi Kampanye Damai di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (23/9/2018) pagi ternodai pelanggaran kampanye yang langsung secara kasat mata sangat jelas terlihat. Acara yang seharusnya dapat menjadi tempat unjuk sportivitas justru malah ‘dirusak’ dengan adanya atribut-atribut kampanye salah satu kandidat capres-cawapres. Hal ini menunjukkan bahwa sedari awal, kampanye damai memang telah gagal. Deklarasi tersebut diikuti dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan juga ratusan pendukung dari kedua kubu, KPU mewajibkan sebagian dari peserta deklarasi tersebut mengenakan pakaian adat daerah dan melarang membawa atribut kampanye karena telah difasilitasi oleh KPU.
Namun, aturan tersebut nyatanya diacuhkan oleh salah satu pendukung calon, dari kubu Jokowi-Ma’ruf. Beberapa simpatisan dari pendukung petahana terutama perwakilan dari PDI Perjuangan dan PKB hadir pada deklarasi tersebut dengan membawa poster dan bendera kandidat mereka, hal tersebut membuat publik beropini mereka mencur-curi start pada acara yang seharusnya netral itu.
Salah satunya adalah relawan Projo (Pro Jokowi) yang pada acara tersebut membawa bendera yang cukup besar dengan warna merah dan ada gambar kepala Jokowi. Hal yang serupa juga terlihat dari rombongan PKB, hampir semua peserta membawa poster yang bertuliskan “Jokowi-Amin, Indonesia Maju,” dengan nomor urut kandidat ini yang terlihat sangat jelas.
Meskipun KPU telah berpesan sebelumnya agar peserta deklarasi tidak membawa dan mengikutsertakan atribut kampanye pada deklarasi tersebut, namun tetap saja hal itu tak diindahkan oleh sebagian peserta deklarasi itu. Ada tiga aturan yang harus dipatuhi peserta, salah satunya, seluruh peserta karnaval jalan kaki tidak diperkenankan membawa alat peraga kampanye, karena sudah di fasilitasi oleh KPU.
Perilaku relawan Jokowi-Amin ini tidak hanya melanggar aturan deklarasi tetapi juga tidak beretika. Mereka telah merusak tujuan utama dari diselenggarakannya kampanye damai. Bagaimana ke depan bisa damai, jika salah satu pihak tidak memiliki niat yang tulus untuk berkompetisi dengan jujur?
Persoalan curi start ini memang bukan barang baru. Pada September tahun 2017 lalu, dalam Rapat Kerja Nasional Projo, Jokowi secara terang-terangan meminta relawannya itu untuk mulai bekerja mengkampanyekan dirinya. Padahal saat itu, tahapan pilpres belumlah dimulai.
Sebagai petahana, Jokowi semestinya bisa memberi teladan yang baik dalam berkompetisi. Bukan malah sebaliknya, kelompok dia sendiri yang sering melanggar aturan. Mentang-mentang sedang berkuasa, ia dan kelompoknya selalu saja berbuat seenaknya.
Wajar jika kemudian publik sangsi bahwa kontestasi demokrasi ini bisa berjalan dengan baik. Toh, sejak awal sudah terlihat, adanya niat untuk berbuat curang.
