Kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Demokrat dikabarkan menuai banyak keluhan. Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Yahya, Politikus Senior Partai Demokrat, bahwa kader di daerah memiliki tiga keluhan terhadap kepemimpinan AHY. Pertama, kader di tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) mengeluhkan sikap DPP yang meminta dan memungut iuran. Yahya menyebut bahwa pemungutan iuran itu tidak pernah dilakukan di era kepemimpinan Subur Budhisantoso hingga Anas Urbaningrum.
“Kami selaku para pendiri dan senior Partai Demokrat menerima aduan bahwa DPP meminta dan memungut iuran dari setiap fraksi di DPD dan fraksi di DPC, sehingga menjadi dan menambah beban Partai Demokrat di daerah,” kata Ahmad dalam konferensi pers di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan (2/2), seperti yang dikutip dari cnnindonesia.com. Kedua, kader juga turut mengeluhkan sikap DPP Demokrat karena telah melanggar janji memenuhi biaya operasional sebesar 50 persen dalam keikutsertaannya pada Pilkada Serentak 2020. Menurut Ahmad, sikap DPP Demokrat itu menghambat mesin partai di daerah dalam mengusung calon kepala daerah menjadi tidak maksimal.
Baca juga: Ini Sikap Partai Baru Menanggapi RUU Pemilu Baru
Dan terakhir, ketiga, kader juga mengeluhkan proses pemilihan calon kepala daerah yang diusung pada Pilkada Serentak tahun lalu, 2020. Menurut Ahmad pun, kepemimpinan Partai Demokrat di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga AHY tanpa memperhatikan usulan atau aspirasi kader yang ada di daerah. “Proses penentuan pasangan calon kepala daerah di provinsi, kabupaten, kota yang diusulkan oleh Demokrat pada kepemimpinan sebelumnya diserahkan kepada pengurus DPD dan DPC di daerah masing-masing. Namun, setelah kepemimpinan tersebut sepenuhnya ditarik ke DPP dan tidak memperhatikan usulan daerah, khususnya di kabupaten atau kota,” kata Ahmad.
Diketahui juga, bahwasanya kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum Demokrat tengah diterpa isu kudeta. Disebut Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai sosok dibalik upaya kudeta itu. Sementara, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menuding upaya pengambilan partainya oleh Moeldoko dilakukan untuk kepentingan Pilpres 2024 mendatang.
“Mereka (pengurus Demokrat) dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024,” kata dia, dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/2), dikutip dari cnnindonesia. Yus Sudarso, Politikus Senior Partai Demokrat menambahkan, bahwa terdapat empat fraksi pendiri Partai Demokrat yang menginginkan Moeldoko menggantikan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. (*B).
