Berita UtamaInternasional

Hampir Dua Juta Penduduk Dikeluarkan Dari Daftar Warga India

findonews, ASSAM – India telah menerbitkan Daftar Nasional Penduduk (NRC) terakhir, sebuah daftar warga negara asli di negara bagian Assam menyisihkan hampir dua juta penduduk yang membuat masyarakat khawatir akan dianggap tidak memiliki kewarganegaraan.

Dilansir Al Jazeera, ada total 31,1 juta orang yang masuk kedalam daftar NRC, menyisakan 1,9 juta orang, menurut sebuah pernyataan dari pemerintah Assam pada hari Sabtu (31/8).

“Seluruh proses pembaruan NRC telah dilakukan dengan cermat secara obyektif dan transparan. Peluang yang cukup untuk didengar telah diberikan kepada semua orang di setiap tahap proses. Seluruh proses dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang harus diikuti di setiap tahap,” kutipan dari pernyataan tersebut.

Juli lalu, lebih dari empat juta orang di negara bagian timur laut negara tersebut dikeluarkan dari daftar draft akhir kewarganegaraan yang diterbitkan oleh Pantera Umum India.

Daftar NRC adalah hal yang unik untuk Assam dan dipersiapkan pertama kali pada tahun 1951. Pada daftar NRC terbarunya akan dimasukkan juga nama yang muncul pada dokumen tahun 1951 dan keturunan mereka.

Daftar ini juga akan mencakup mereka yang telah masuk daftar pemilih India hingga 24 Maret 1971 atau dalam dokumen lain yang disetujui pemerintah. Pemerintah mengatakan akan melakukan kerja besar untuk mendeteksi dan mendeportasi imigran gelap dari Bangladesh.

Dengan populasi 33 juta orang, Assam berada dalam keadaan siaga tinggi dan pasukan keamanan tambahan telah dikerahkan untuk mengantisipasi setiap situasi hukum dan ketertiban setelah penerbitan daftar NRC.

Pemerintah telah meyakinkan bahwa mereka yang akan dicoret dari daftar final akan diberi kesempatan untuk membuktikan kewarganegaraan mereka terlebih dahulu di pengadilan semi-yudisial – yang dikenal dengan Foreign Tribunals (FT) dan kemudian di pengadilan yang lebih tinggi.

Menteri Utama Assam Sarbananda Sonowal mengatakan bahwa mereka yang ditinggalkan tidak akan diperlakukan sebagai orang asing.

“Kasus-kasus ini akan ditangani secara khusus. Kami akan memberikan semua bantuan yang mungkin. Jadi, tidak perlu panik. Saya akan mengimbau semua orang untuk menjaga perdamaian dan harmoni,” kata Sonowal.

Orang-orang akan mendapatkan 120 hari untuk mengajukan banding, pemerintah mengumumkan awal bulan ini. Hingga 200 FT lagi sedang direncanakan untuk didirikan di atas 100 yang sudah berfungsi.

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker