Jakarta, Findonews.com – Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Drajad Wibowo mengatakan nama Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dicoret dari daftar kandidat cawapres-nya akibat tudingan mahar dari partai pimpinan SBY itu.
Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief (AA) menyebut Sandi menyetor masing-masing Rp500 miliar ke PAN dan PKS untuk meloloskannya sebagai cawapres bagi Prabowo Subianto.
Andi Arief juga menyebut Prabowo sebagai ‘Jenderal kardus’ karena lebih mengedepankan mahar.
“Tuduhan AA itu merugikan Demokrat dan AHY sendiri. Nama AHY sebenarnya termasuk yang dipertimbangkan oleh PAN. Dengan tuduhan tersebut, nama AHY akan dicoret dari pertimbangan PAN,” ujar Drajad melalui keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (9/8).
Tudingan tersebut juga diklaim merusak komunikasi Partai Demokrat dengan PAN.
“Selain merusak kans AHY, tuduhan tersebut telah merusak komunikasi Demokrat dengan partai lain, dalam hal ini PAN. Saya berharap Demokrat menyelidiki latar belakang yang bersangkutan,” imbuh dia.
Drajad mengaku pihaknya tak pernah berjumpa Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno. Tudingan mahar dari Sandi pun dinilai tak beralasan.
“Tuduhan Andi Arief itu jahat sekali. Hingga pagi ini, Sandi sama sekali belum bertemu dengan DPP PAN. Bagaimana bisa bicara mahar apalagi dengan angka yang fantastis?” kata dia.
Menurutnya, PAN hingga saat ini masih mengedepankan Ketua Umumnya, Zulkifli Hasan, sebagai sosok cawapres.
“Nama Sandi memang diusulkan Gerindra, dan dipertimbangkan PAN. Tapi rankingnya di internal PAN di bawah bang Zul. Kami juga belum tahu apakah Sandi akan mundur dari Gerindra dan/atau masuk PAN,” ucap dia.
Namun demikian, Drajad mengakui PAN masih mencari sosok yang tepat. “PAN, khususnya Pak Amien Rais [Ketua Dewan Kehormatan PAN], juga terus berkonsultasi dengan ulama dan habaib yang banyak sekali berdatangan ke kediaman Pak Amien.”
PAN diketahui akan mengelar rapat kerja nasional (rakernas), Kamis (9/8), untuk memutuskan sikap soal cawapres dan keberpihakan di Pilpres 2019.
