Berita UtamaNasional

Fahri : ‘Mentalitas Bangsa Masih Rusak, KUHP Datang Untuk Memperbaiki Itu’

findonews, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah merasa kecewa apabila RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan ditunda, ia mengatakan persoalan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan yang diprotes sebenarnya hanya kurang sosialisasi saja.

“Saya 100% tidak ada yang saya persoalkan di situ [RKUHP dan RUU PAS]. Malah saya sebagai eksponen reformasi kecewa kalau misal RUU KUHP [ditunda]. Saya kecewa itu RUU Pemasyarakatan ditunda. Kecewa banget,” katanya saat diwawancarai media di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (24/9).

Menurut Fahri persoalaan beberapa pasal yang diprotes dapat dibicarakan, ia juga kaget kenapa mahasiswa sekarang perhatian dengan isu seksualitas. Ia berpendapat kedua RUU ini merupakan sebuah reformasi yang sesuai standar negara demokrasi.

“Ini hanya soal satu, dua pasal yang oleh mahasiswa disebut soal selangkangan itu, kan soal sederhana. Itu bisa diomongkan kok. Saya juga agak kaget ya, kok mahasiswa concern dengan isu seksualitas ya,” imbuh Fahri.

Fahri mengaku tidak paham tentang isu seksualitas yang dipersoalkan mahasiswa, menurutnya dalam lanskap demokrasi isu-isu tersebut sudah dilindungi dan tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebih.

“Apa masalahnya, saya bingung yang dipersoalkan. Apakah negara represif terhadap gender? Kan tidak mungkin, karena dalam lanskap kita berdemokrasi sudah dilindungi. Kok ada kecemasan, saya enggak paham,” katanya.

Fahri menjelaskan RUU KUHP itu demokrasi, segala bentuk tindakan yang represif terhadap rakyat dihilangkan, hukuman penjara diganti dengan denda. Ia bingung mengapa masyarakat tetap ingin mempertahankan KUHP lama yang kolonial.

“Demokrasi itu enggak ada lagi pemenjaraan. Itu mazhab masa lalu. Itu yang kita lawan. Kok sekarang pada pengen dianiaya lagi oleh negara. Ini adalah KUHP demokrasi, negara batasi segala bentuk tindakan yang sifatnya represif terhadap rakyat. Maka dari penjara diganti dengan denda. Kok kita pengen balik kolonial, ada apa?” ujarnya.

Fahri juga mengungkapkan gelandangan juga dibahas di UU lama, ia mengaku tidak ingin mengurusi hal itu tetapi ada di KUHP lama. Pada KUHP yang baru hukumannya hanya denda.

“Bagus dong. Gelandangan juga ada di UU lama. Kecuali ini semua enggak ada di UU lama. Saya kalau ditanya pribadi, ngapain ngurus gelandangan. Tapi itu ada di KUHP lama, bukan KUHP baru. Di KUHP baru dijadikan denda,” jelasnya.

Fahri mempertanyakan persoalan yang dipermasalahkan masyarakat, menurutnya dengan penolakan RKUHP dan RUU PAS masyarakat masih ingin disiksa oleh negara, mentalitas bangsa masih buruk dan rusak.

“Masalahnya apa? Kita ini ingin dianiaya negara. Memang mentalitas kita jelek. Kita ini sebenarnya feodal. Kita ini ingin ada ‘Ratu Adil’, ada yang menyiksa, ada yang mengontrol kita. Maunya gitu. Mentalitas kita ini masih rusak, mesti diperbaiki. KUHP ini datang untuk merombak itu,” pungkasnya.

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker