Berita UtamaNasional

Fahri : ‘Komunikasi DPR dan Presiden Berjalan Cukup Baik’

findonews, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengaku telah mendengar isi pidato Presiden Joko Widodo secara cukup lengkap, ia mengatakan komunikasi antara DPR dan Presiden telah berjalan cukup baik terutama dalam perspektif perubahan UU KPK.

“Itu artinya komunikasi antara DPR dan Presiden telah berjalan cukup baik, terutama dalam perspektif perubahan UU KPK ini. Ini pertama yang saya ingin sampaikan,” kata Fahri Hamzah dalam pesan suaranya yang diterima Findonews, Jumat (13/9).

Menurut Fahri pandangan Presiden Jokowi cukup mudah diterima oleh DPR, tinggal nanti menjadi sikap dari seluruh anggota dari tim pemerintah untuk membawa sikap Presiden itu di dalam pembahasan, dan kemudian akan menyisir satu persatu untuk mencari rumusan akhir setelah melalui pembahasan-pembahasan.

“Tapi dari pengamatan saya dan apa yang saya ikuti dari perkembangan di baliknya karena sebagai pimpinan kami mendapat laporan saya merasakan bahwa pandangan Presiden tuh akan cukup mudah diterima oleh DPR, oleh Baleg khususnya karena sudah masuk ke dalam poin-poin yang selama ini menjadi konsumennya,” ujarnya.

Untuk persoalan tentang pengawas Fahri berpendapat penyadapan untuk kepentingan apapun kecuali kepentingan Presiden dalam undang-undang intelijen harus diawasi oleh lembaga independen. Karena Presiden setuju bahwa penyadapan itu harus izin kepada dewan pengawas supaya lebih independen.

“Saya kira ini akan cukup melengkapi konsep yang selama ini berkembang, meskipun sebenarnya kalau sistem peradilan pidana kita sudah baik ya. Penyadapan untuk kepentingan apapun sebenarnya harus, kecuali untuk kepentingan Presiden dalam undang-undang intelijen. Tapi untuk kepentingan yang lain itu harus diawasi oleh lembaga independen,” katanya.

Begitu pula terkait SP3 (surat perintah penghentian penyidikan), meskipun dirinya memiliki pendapat yang berbeda dalam dua hal, Fahri berpendapat kalu Presiden mengatakan itu terkait LHKPN masih masuk akal.

Pertama LHKPN, itu tidak boleh menjadi senjata KPK tetapi bukan untuk kepentingan hukum melainkan untuk kepentingan yang lain karena rawan disalahgunakan. Kedua, LHKPN bagi politisi sebenarnya di dalam negara demokrasi tidak dikenal LHKPN bagi politisi.

“Kenapa? Karena mereka bukan birokrat, sifat mereka di dalam birokrasi negara atau di dalam jabatan negara itu tidak permanen. Paling lama Presiden hanya cuman 5 tahun yang lain ada yang 5 tahun, ada yang 4 tahun yang seperti duta besar itu cuman 4 tahun. Jadi rezim pengelolaan kekayaan pribadinya itu seharusnya itu jatuhnya kepada lembaga etik,” kata Fahri.

Sayangnya, masih menurut Fahri lembaga etik ini sebenarnya belum dikenal di Indonesia yaitu peradilan etika di masing-masing lembaga. Kalau semua pengelolaan LHKPN KPK itu nanti orang bisa main di dalam.

“Di sinilah nanti sering muncul perasaan hanya menjadi objek dari KPK sementara KPK nya sendiri tidak memiliki konsepsi kedisiplinan,” pungkas inisiator GARBI itu.

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker