Berita UtamaNasional

Fahri Hamzah Tidak Kaget Dengan Jokowi yang Setuju Revisi UU KPK

findonews, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengaku tidak kaget dengan keputusan Presiden Joko Widodo yang menyetujui rencana perubahan UU KPK, ia merasa hal tersebut sudah akumulasi sifatnya

“Saya sendiri tidak kaget dan saya merasa ini sudah akumulasi sifatnya. Karena pak Jokowi itu dimulai dengan keterlibatan KPK. Kita jangan lupa bahwa pak Jokowi itu sejak awal sekali memberikan kepercayaan kepada KPK sampai-sampai KPK diberi kepercayaan untuk menyeleksi calon menteri. Sesuatu yang tidak ada di dalam UU,” kata Fahri melalui pesan suara yang diterima Findonews, Selasa (17/9).

Menurut Fahri KPK luar biasa, mereka dapat menyoret nama-nama orang, bahkan ada beberapa nama dalam kabinet yang diajukan Jokowi kandas ditangan KPK. Padahal Presiden seharusnya punya mekanisme sendiri yang dapat memberi masukan kepada Presiden, tetapi ia malah mempercayakannya kepada KPK.

“Dan yang dilakukan KPK itu luar biasa, dalam pengertian terlalu maju. Saya sudah kritik pada waktu itu, ketika KPK menyoret nama orang, dia taruh hijau, dia taruh merah, dia taruh kuning, dia bilang yang hijau boleh dilantik, yang  kuning tidak boleh karena akan tersangka dalam enam bulan, lalu kemudian dan yang merah jangan dilantik, karena akan tersangka dalam sebulan. Luar biasa sehingga ada banyak begitu nama-nama dalam kabinet yang diajukan oleh pak Jokowi, dan parpol, kandas ditangan KPK,” tuturnya.

Inisator GARBI itu menjelaskan bahwa hal yang dilakukan Jokowi adalah kekeliruan, tidak dikenal dalam tradisi negara hukum. Akan tetapi Jokowi melakukannya dan KPK yang mendapat kepercayaan merasa bangga, semakin berlebihan.

“Sesuatu yang tidak dikenal dalam tradisi negara hukum, ini adalah kekeliruan. Tetapi ok, pak Jokowi melakukan itu. Apa yang kita lihat selanjutnya adalah justru KPK semakin berlebihan,” ujar Fahri.

Puncaknya adalah ketika Jokowi memilih Budi Gunawan sebagai calon satu-satunya Kapolri yang dikirim ke DPR. Namun, tiba-tiba Budi Gunawan yang dipilih oleh Presiden di tersangkakan oleh KPK tanpa pernah diperiksa.

“Nah, Paripurna DPR pada waktu itu yang mensahkan BG seperti tawar karena dilakukan meskipun aklamasi tetapi dibawah keputusan KPK yang telah mentersangkakan BG. Lalu BG melakukan pra perdilan, dilembaga yudikatif dia menang. Jadi BG itu menang dieksekutif, menang dilegislatif, dan menang di yudikatif,” kata Fahri.

Fahri mengatakan KPK membunuh karier orang dengan seenaknya serta mengganggu kerja pemerintah. KPK terus menggunakan masyarakat sipil, LSM (lembaga swadaya masyarakat), termasuk juga media menyerang keputusan tiga lembaga negara, tiga cabang kekuasaan (eksekutif, legislatid dan yudikatif).

“Apa yang terjadi? BG terlempar, dan tidak jadi dilantik. Tetapi begitu pak Jokowi mencalonkan BG kembali sebagai Kepala BIN, tidak ada yang protes? Akhirnya diam-diam saja. Jadi KPK itu membunuh karier orang dengan seenaknya saja, tanpa argumen. Dan itu mengganggu kerja pemerintah, termasuk mengganggu kerja pak Jokowi,” tegasnya.

Setelah Budi Gunawan, ada orang bernama Hadi Utomo (Kepala Badan Pemeriksa Keuangan/BPK saat itu) juga demikian. Makanya ia tidak kaget waktu Presiden Jokowi memberi gelar Bintang Maha Putra kepada Hadi Purnomo. Padahal Hadi Purnomo ditersangkakan oleh KPK, juga gara-gara melakukan audit terhadap KPK tahun 2012.

“Lalu sekarang Firli juga dihajar demikian. Orang yang oleh temuan Pansel Capim KPK tidak ditemukan tindakan etik, tiba-tiba last minute sebelum dipilih DPR, oleh KPK diumumkan seolah-olah ada pelanggaran etik besar. Jadi, ada begitu banyak orang yang diganggu oleh KPK secara sepihak tanpa koordinsi dan itu menangganggu jalannya kerja pemerintah,” ujarnya.

Fahri yakin bahwa Presiden Jokowi merasa terganggu, ia mengatakan orang-orang perlu kepercayaan bahwa sistem di Indonesia tidak korup, amanah, dan bersih. Tetapi KPK terus menerus mengumumkan tersangka baru.

“Orang mau invest bawa duit perlu keamanan, perlu kenyamanan, perlu berita baik bahwa sisten kita ini tidak korup, sistem kita ini amanah, dan bersih. Tapi itu terus menerus dilakukan oleh KPK dan KPK terus menerus mengumumkan si ini tersangka, si ini tersangka, ketua DPR, ketua DPD, ketua MK, semuanya setiap hari diumumkan sebagai tersangka, di OTT, ditangkap dan seterusnya, tokoh-tokoh semua kena, pengusaha juga begitu,” tuturnya.

Menurut Fahri, itu lah puncaknya Jokowi merasa KPK adalah gangguan. Makanya waktu rapat konsultasi, Pimpinan DPR pernah ingatkan pada Jokowi bahwa ini adalah presidensialisme yang dipilih rakyat namanya presiden, tidak boleh ada lembaga lain yang lebih kuat atau seolah-olah lebih kuat berpretensi mengatur jalannya pemerintahan dan penegakan hukum.

Menurut Fahri hal-hal tersebutlah yang menjadi alasan mengapa Jokowi menyetujui perubahan UU KPK di penghujung periode pertamanya. Karena, jika Jokowi tidak melakukannya, Fahri berpendapat bahwa Jokowi akan mandek di periode keduanya.

“Nah menurut saya, ini lah yang menjadi latar kenapa muncul keberanian pak Jokowi melakukan tindakan itu, tepat ketika dia berakhir lima tahun dan akan memasuki tahun kelima ditahun berikutnya. Kalau dia tidak lakukan, akan mandek seperti yang terjadi dalam lima tahun belakangan ini,” pungkas Fahri Hamzah.

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker