Jakarta, Findonews.com – Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI mengkritik langkah tidak tegas yang diambil pemerintah dalam hal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Seperti yang telah diketahui, setelah sempat diberitahukan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium akan naik tetapi beberapa saat sebelum diumumkan akan naik pemerintah justru memutuskan menunda rencana kenaikan BBM tersebut. Menurut Fahri pemerintah tidak serius dan tidak mempunyai kajian yang matang terkait dengan hal tersebut.
“Orang menaikan harga [BBM], kayak orang menaikkan harga gorengan atau pecel lele kalau kayak begini,” kata Fahri di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (10/10).
Menurut Fahri, pemerintah melakukan kesalahan karena menyerahkan keputusan terkait kenaikan harga BBM ke pertamina karena hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 karena BBM merupakan suatu komoditas strategis yang menyangkut kebutuhan hidup banyak orang. Fahri juga menambahkan, seharusnya pemerintah tidak menyerahkan kepemilikan dan penguasaan ke sektor privat karena tidak sesuai dengan Pasal 33 dan kenaikan ini menandakan bahwa BBM telah dikuasai sektor privat.
“Harganya tinggi ya berarti rakyat semakin tidak sejahtera. Gitu aja kok. Enggak usah dicari teori lain soal itu,” jelas Fahri.
Fahri juga menilai langkah yang pemerintah ambil terkait kenaikan harga BBM sekarang ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh rezim Orde Baru, pada masa itu pemerintah mengumumkan jika ada kenaikan harga BBM. Pemerintah masa Orde Baru menyampaikan alasan mengapa menaikkan harga BBM dan mengurangi subsidi ke rakyat dengan jelas sehingga rakyat mengetahui dan paham akan kenaikan harga BBM tersebut.
“Setelah pemerintah mengumumkan kenaikan BBM, lalu ada pidato penjelasan apa maksudnya [kenaikan] ini, dan sebagainya. Sepertinya di rezim orde baru itu mengambil hak rakyat yang bernama subisidi bahan bakar itu hati-hati sekali dan diselenggarakan dengan baik, supaya masyarakat tahu kenapa dilakukan ini,” lanjutnya.
Fahri juga menilai jika langkah diam diam pemerintah dalam hal menaikkan harga BBM ini akan berdampak buruk ke masyarakat dan menegaskan akan menuntut pemerintah menjelaskan persoalan terkait hal ini.
“Saya pikir kenapa kok [BBM naik] waktu pertemuan IMF-World Bank? Apakah ini ada kayak pendapat begini, ‘gue mau tunjukkan siap liberalisasi ekonomi nih. Naikin aja’. Tapi kan abis itu ditarik lagi. Malu kan,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah menyatakan bahwa harga BBM jenis premium naik di wilayah Jawa-Madura-Bali naik dari Rp6.450 menjadi Rp7.000 per liter. Sementara itu untuk harga jual Premium di luar Jawa-Madura-Bali naik dari Rp6.400 menjadi Rp6.900 per liter.
Namun, belakangan kenaikan harga premium ini ditunda lantaran Pertamina disebut belum siap.
