Jakarta, Findonews.com – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengomentari buruknya sistem keuangan BPJS saat ini yang menurutnya harus segera ditindak dan diurus oleh pemerintah, “ini efeknya pada pelayanan masyarakat, terutama pelayana kesehatan, pemerintah harus nalangin agar jangan sampai BPJS itu justru mengurangi pelayanan, karena yang terjadi saat ini adalah BPJS berusaha mengurangi jenis pelayanan dengan alasan bahwa mereka defisit. Tidak bisa seperti itu karena BPJS ini dibentuk berdasarkan undang-undang, mandat untuk memberikan jaminan sosial secara menyeluruh, jadi harus terpenuhi itu perintah dari undang-undang tersebut.” jelas Fahri.
BPJS kesehatan sendiri menurut Fahri adalah indikator kemampuan pemerintah untuk mengelola sistem jaminan nasional, dan jangan sampai ditengah-tengah euforia ini pemerintah dengan kartu-kartu yang ada menjamin semua hal, namn pada kenyataannya ternyata defisit, dan pada jangka panjang terlihat tidak akan mampu melayani, defisit sampai menyentuh angka 11 Triliyun ini menurut Fahri tinggal menunggu kolapsnya saja.
“Rumah sakit nggak dibayar, dokter-dokter nggak dibayar, banyak boikot-boikot untuk ikut BPJS menjadi lebih banyak lagi, tidak ada lagi orang atau rumah sakit bahkan individual yang mau terlibat dalam urusan BPJS ini.” jelas politisi dari PKS tersebut.
“Efek jangka panjangnya adalah rakyat paling bawah terbengkalai, sehingga sistemnya kembali kepada kompetisi pasar, yang kaya dapat pelayanan, yang miskin tidak dapat pelayanan, padahal maksut dari SJSN itu adalah supaya semuanya kena cover, oleh karena itu, pemerintah harus segera menangani ini, karena saya dengar rumah sakit-rumah sakit tersebut sudah alergi dengan BPJS, dan kalau ini menangani ini, tidak cukup hanya 5 Triliyun dana talangan, padahal defisitnya saja 11 Triliyun, defisit itu hutang, dan hutan itu harus dilunasi, dan mulai lagi dari nol.” ungkap Fahri.
