Berita UtamaNasionalPolitik

Elit PKS Beri Contoh Buruk Pembangkangan Terhadap Putusan Pengadilan

findonews, JAKARTA – Proses panjang terjadi pada pelaksanaan putusan perkara antara Fahri Hamzah dengan elit PKS Sohibul Iman cs setelah mereka tidak memenuhi keputusan final kasasi Mahkamah Agung. Saat ini perkara tersebut berada di tangan Ketua Pengadilan Jakarta Selatan setelah tim kuasa hukum Fahri mengajukan permohonan sita eksekusi.

Setelah Pihak PKS tidak mau melakukan keputusan Mahkamah Agung secara sukarela, Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UU No. 14 tahun 1970 juncto pasal 60 UU No. 2 tahun 1985 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa yang melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata adalah panitera dan jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan. 

Eksekusi sebenarnya tidak perlu dilakukan pengadilan kalau Sohibul Iman cs taat pada putusan pengadilan, sehingga Ketua PN Jakarta Selatan hanya menerima imbas dari pembangkangan yang dilakukan oleh elit PKS tersebut.

Sikap pembangkangan terhadap putusan pengadilan yang dilakukan elit PKS ini tidak baik dan khawatirnya menjadi preseden buruk bagi upaya penegakan hukum. Mestinya mereka menjadi tauladan dan contoh baik bagi masyarakat.

Seperti yang diketahui, Sohibul Iman cs menolak isi putusan pengadilan dengan tidak mau menjalankan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrach van gewisjde).

Padahal institusi pengadilan dari pengadilan tingkat pertama sampai tingkat kasasi telah menghukum elit PKS, Sohibul Iman cs yang salah satunya adalah membayar ganti rugi kepada Fahri Hamzah senilai Rp. 30 milyar.

Selanjutnya, tim kuasa hukum akan berkoordinasi dengan PN Jakarta Selatan dalam rangka upaya paksa penyitaan yang akan segera dilakukan. Pengajuan PK yang dilakukan Sohibul Iman cs tidak menjadi alasan penundaan pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrach van gewisjde).

Pasal 66 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 (“UUMA”), ditentukan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan. findo

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker