Jakarta, Findonews.com – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat ditemui media dan ditanya tentang penolakan KPK terhadap RKUHP mengatakan bahwa KPK sudah lama dan berkali kali menolak, oleh sebab itu menurut Fahri yang terpenting adalah pemerintahan Presiden Jokowi harus memiliki strategis pemberantasan korupsi yang lebih efektif.
“Pandangan KPK tidak perlu ditanggapi, karena merekan bukan pembuat UU (undang-undang), Bahkan KPK itu sendiri adalah akibat dari undang-undng, jadi mereka tidak punya hak untuk menolak UU, mereka hanya melaksanakan UU, titik sampai disitu.” lanjut politikus dari PKS tersebut.
“selanjutnya yang kedua, fungsi KPK sebaiknya meniru sukses pembuatan undang-undang anti-terorisme, sebab itu akan membuat munculnya koordinasi dalam penanganan kasus korupsi atau isu korupsi, sebaiknya KPK itu menjadi BNPT saja, sebagai tempat bagi institusi-institusi yang akan bertindak memberantas korupsi, berkoordisnasi, seperti dalam kasus tindak pidana terorisme, dimana kepolisian dan lembaga lainnya sebagai lembaga yang melakukan penindakan dengan dibentuknya unit seperti DENSUS 88. Tugas KPK disitu adalah fungsi koordinatif, karena itu juga dalah mandat dasar dari UU 30 tahun 2002, agar KPK melakukan supervisi kordinasi dan monitoring, maka fung itulah yang seharusnya diperkuat dimasa yang akan datang, karena lembaga penindak sudah banyak.” ungkap Fahri Hamzah sekaligus mengakhiri wawancara dengan media.
