Berita UtamaNasional

Bos Media Sosial Bisa Dipidanakan Karena Pornografi

 

Bos Media Sosial Bisa Dipidanakan Karena Pornografi
Twitter

 

Findo – Kemenkominfo mengancam akan mempidanakan bos perusahaan-perusahaan media sosial seperti, Twitter, Line, Facebook dan lainnya, jika tidak melakukan swasensor pornografi.

Menurut pemerintah Indonseia, seharusnya pornografi bisa dihapus oleh penyedia layanan sebelum diterbitkan oleh pengguna.

Sebelumnya, Kemenkominfo menyatakan akan memblokir Tumblr dan lebih dari 400 situs lain, karena dituding telah menyebarkan pornografi. Direktur e-business Kemenkominfo Azhar Hasyim mengatakan Tumblr memuat video porno.

BBC menanyakan kepada Azhar Hasyim, sebenarnya konten apa yang tergolong pornografi sehingga Tumblr dilarang?

“Udah pernah lihat nggak video porno?” Azhar Hasyim balik bertanya.

“Itu videonya adalah berisi antara laki-laki dan perempuan (bersenggama), juga laki dengan laki-laki (bersenggama). Itu apa nggak porno itu, layaknya suami-istri itu,” tambahnya.

Namun, pemblokiran situs saja tidak cukup.

Di hadapan para petinggi Twitter, Blackberry, dan Line Indonesia di Jakarta, Kemenkominfo meminta untuk melakukan swasensor bagi para penyedia layanan media sosial.

Artinya setiap psotingan yang mengandung konten Pornografi harus dihapus sebelum muncul.

Azhar bahkan melontarkan ancaman.

“Kalau tak bisa blok, berarti pendekatan hukum. Bapak-bapak ini ada di Indonesia, semuanya, bapak itu yang bisa diangkut,” ancamnya.

Azhar lalu memapar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan menyebut bahwa menurut pasal 27 hingga 33, jika tidak melakukan swasensor terhadap pornografi maka para petinggi media sosial di Indonesia bisa dipidana.

“Lihat pasal 33, tuntutan pidana enam tahun, dendanya Rp6 miliar. Yang kena itu yang ada wakilnya di Indonesia, bukan globalnya,” Azhar melanjutkan ancamannya.

Manajer Komunikasi Twitter Indonesia, Cipluk Carlita, menyebut keharusan itu memberatkan.

“Secara internal, untuk self-censorship kami harus cek dulu dengan tim teknis kami. Memang karena sebagai produk global, yang punya otoritas dan kemampuan untuk ini adalah tim produk dari Global”.

Kemenkominfo memberi waktu dua minggu bagi penyedia layanan media sosial untuk melihat kemungkinan teknologi untuk melakukan swasensor.

Namun, satu hal yang pasti, usai rapat Azhar mengakui, dengan blokir situs dan konten media sosial, bukan berarti pornografi tidak dapat lagi diakses oleh masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker