Tahun depan perhatian dan energi masyarakat akan terfokus pada pemulihan dan bertahan dari dampak pandemi. “270 Pilkada usai, reshuffle kabinet selesai. Tapi masyarakat masih terbelit masalah sosial dan ekonomi gara-gara pandemi, maka ‘political hard selling’ tidak laku di 2021,” terang Endy Kurniawan, Ketua Bidang Rekrutmen Partai Gelora Indonesia.
Menggunakan mesin baca profil publik, Endy menjelaskan bahwa setahun terakhir masyarakat Indonesia menampilkan wajah kesedihan, kemarahan dan antisipatif. “Setelah vaksin datang, muncul respon kewaspadaan. Artinya terjadi bandul ‘mood’ masyarakat, kondisinya labil,” lanjutnya. Sebagai akibat, program partai politik akan dianggap sepi. “Kecuali yang bisa melakukan emphatic marketing,” kata Endy.
Hal senada diungkap Direktur Eksekutif Open Parliament Institute (OPI), Putra Adi Surya. Gagalnya banyak langkah politik untuk menangani pandemi Covid-19 selama 2020 membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada instrumen demokrasi yaitu partai politik secara besar-besaran. “Akan dicari saluran alternatif partai politik baru yang segar dan punya ide besar. Jika tidak ketemu, jalan revolutif,” sambungnya.
Menurutnya, alih-alih menggunakan kontrol ketat kepada eskekutif untuk mengatasi pandemi, representasi politik rakyat yaitu parlemen telah mengambil keputusan-keputusan yang tak berpihak pada rakyat. Belakangan, kasus menteri ditangkap karena kasus korupsi juga membuat publik makin hilang kepercayaan pada eksekutif.
“Hak budgeting DPR telah dirampas eksekutif. RAPBN 2021 yang disusun Presiden menggunakan asumsi keadaan negara pulih tahun depan, padahal menurut banyak kajian, masalah akibat virus ini akan berumur lebih lama dibanding yang kita duga,” tutup Surya.
