Thursday, 18 April 2019
Home / Berita Utama / “WAJAH GANDA” DEMI PILPRES 2019, JOKOWI KEREK GAJI PNS

“WAJAH GANDA” DEMI PILPRES 2019, JOKOWI KEREK GAJI PNS

Foto : Internet

Jakarta, findonews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) merilis sederet aturan demi mengerek gaji PNS. Antara lain, tunjangan dan pensiunan pokok untuk orang tua, anak yatim dan piatu, janda dan duda PNS.

Kenaikan gaji PNS ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. 

Kemudian, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. 

Selain PNS, Jokowi juga menaikkan gaji polisi dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Aturan terkait dua hal itu dirilis dalam waktu yang berdekatan.

Gaji TNI yang baru tercantum dalam PP Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia. 

Untuk penyesuaian gaji polisi diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Tak ketinggalan, pemerintah merilis aturan yang berisi kenaikan gaji kepala desa melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Gaji kepala desa tercatat naik menjadi minimal 120 persen dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IIA atau setara dengan Rp2.426.640 per bulan. Selain itu, gaji sekretaris desa menjadi paling sedikit Rp2.224.420 per bulan atau setara 110 persen gaji pokok PNS golongan ruang IIA.

Yang menarik, kenaikan gaji abdi negara ini dilakukan menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) April 2019 mendatang. Memang, tak ada salahnya mengingat kenaikan gaji sudah dianggarkan Kementerian Keuangan sejak tahun lalu. 

Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengklaim seluruh aturan itu dirilis mantan gubernur DKI tersebut demi mencari simpati abdi negara agar kembali memilih Jokowi dalam pilpres. Apalagi, Jokowi juga menaikkan gaji kepala desa hingga ratusan persen. 

“Yang paling aneh adalah kenaikan gaji kepala desa, untuk apa? Kepala desa itu kan paling dekat dengan masyarakat. Ini sengaja juga agar kepala desa bangga nih sama pak Jokowi,” tutur Uchok, Rabu (20/3). 

Padahal, sambung dia, jika memang pemerintah pro terhadap kesejahteraan rakyat, seharusnya yang dinaikkan signifikan adalah anggaran untuk bencana alam.

“Pas banjir bandang di Sentani saja kelihatan belum cepat. Pemerintah masih kelabakan, jadi lebih baik dananya untuk bencana saja. PNS pakai gaji yang kemarin juga masih bisa hidup,” terang Uchok. 

Diketahui, banjir hebat melanda kawasan Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Sabtu (16/3) kemarin. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut bencana alam itu telah menewaskan total 89 orang dan membuat 74 orang lainnya masih hilang. 

Ia menegaskan rentetan aturan yang baru diterbitkan Jokowi ini memiliki wajah ganda. Positifnya untuk meningkatkan kesejahteraan PNS, meski dari kacamata lain ia melihat sebagai harapan Jokowi untuk mendulang suara mayoritas dari rakyat. 

“Jadi ya jelas ada wajah politik. Kalau bisa dibilang kenaikan gaji PNS, polisi, TNI, kepala desa ini sebetulnya berwajah ganda,” imbuh Uchok. 


Check Also

FAHRI HAMZAH SOAL KETIDAKHADIRAN SANDIAGA UNO SAAT PRABOWO DEKLARASI KEMENANGAN

Jakarta, findonews.com – Ketidakhadiran calon wakil presiden (cawapres) 02, Sandiaga Salahuddin Uno pada saat Prabowo …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *