Wednesday, 24 April 2019
Home / Berita Utama / Saat ‘Berkomentar’ Dihukum Lebih Berat dari ‘Membunuh’

Saat ‘Berkomentar’ Dihukum Lebih Berat dari ‘Membunuh’

Foto : Internet

Jakarta, findonews.com – Semakin sulit memahami logika hukum dan keadilan yang dianut para penegak hukum. Polisi, jaksa, dan hakim sudah berada pada mazhab kebenaran tersendiri. Sementara nurani publik berada di kutub yang lain dan terus saja dilecehkan. Kebenaran dan pemahaman publik, bertolak belakang dengan kebenaran di mata hakim, jaksa, polisi, dan pengacara.

Vonis satu tahun penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah, terhadap Iwan Adranacus, pemilik mobil Mercedes Benz yang sengaja menabrak pengendara motor hingga tewas, memperlihatkan betapa tumpulnya kecerdasan dan nurani para penegak hukum.

Kita tidak mengerti lagi nurani macam apa yang membuat hakim begitu berani mengalahkan nurani publik. Kita juga tidak mengerti nurani macam apa pula sehingga pengacara bersorak menyambut putusan itu.

Jaksa, hakim, dan polisi mempunyai kecerdasan untuk berargumen seakan hukum dan peraturan yang ada di negeri ini menyediakan beribu-ribu alasan untuk memenangkan penegak hukum.

Mereka juga memiliki kecerdasan untuk selalu memenangkan orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan. Publik melihat, mendengar, dan percaya bahwa konspirasi terjadi dalam intensitas yang tinggi di kalangan penegak hukum dan penjahat. Tapi sayang, publik selalu kalah karena tidak memiliki bukti.

Kian memiriskan karena hukuman atas perbuatan yang telah menghilangkan nyawa Eko Prasetio itu, jauh lebih ringan dari vonis yang diterima musisi Ahmad Dhani. Politikus Partai Gerindra itu dipaksa mendekam di penjara selama 1,5 tahun hanya gara-gara berkomentar sarkas di media sosial. Sinting memang.

Beginilah penafsiran hukum di rezim Jokowi saat ini. Logika hukum dan logika publik sering bertabrakan demikian hebat. Bertabrakan, karena apa yang diyakini sebagai kebenaran dan kejahatan oleh para aparat hukum, bertolak belakang dengan apa yang dirasakan publik.

Lebih parah lagi, hukum juga dijadikan sebagai komoditas politik. Alat untuk menekan lawan, dan melindungi kawan. Buktinya berulang kali kroni-kroni penguasa melakukan pelanggaran hukum, memprovokasi, dan menebar fitnah serta ujaran kebencian. Namun mereka tak pernah dihukum atas perbuatannya.

Seperti yang dilakukan Victor Laiskodat, Ananda Sukarlan, Nathan Suwanto, Seno Samodro, Denny Siregar, Ade Armando, dan Royson Jordany Tjahja. Semua aman-aman saja. Tapi, ketika yang berbuat berasal dari kalangan oposisi, nasib mereka selalu berujung di bui. Contohnya, Buni Yani, Alfian Tanjung, Jonru Ginting, Asma Dewi, dan paling anyar Ahmad Dhani.

Memang, di rezim ini, netralitas aparat dipertanyakan. Penegakan hukum berjalan timpang. Kepada penguasa dan kroni-kroninya, aturan seakan tidak ada. Bahkan jika kepepet, penafsiran hukum coba diakali. Sementara bagi pihak-pihak yang berseberangan dengan penguasa, untuk mereka hukum tajam sejadi-jadinya. Jangankan berbuat, tidak melakukan pun akan diperkarakan. Tidak mempan satu kasus, dicarikan kasus lainnya.

Jika Jokowi tidak kunjung memperbaiki kondisi ini, bersikap adil terhadap oposisi, serta membersihkan aparat penegak hukum yang berhati busuk, maka kredibilitas petugas partai ini dalam bahaya.

Ancaman terbesar terhadap pemerintahan ini bukanlah kudeta, melainkan pada kemerosotan public trust, akibat tabiat buruk penguasa dan penegak hukumnya. Sebab, kejahatan di negeri ini tidak lagi berbentuk pelanggaran hukum, tapi sudah menjadi kejahatan hukum.

Check Also

FAHRI HAMZAH : PRESIDEN BARU HARUS BEBAS DARI KECURIGAAN CURANG

Jakarta, findonews.com – Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI menyebutkan, di antara persoalan yang paling …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *