Sunday, 22 October 2017
Home / Berita Utama / Rekonsiliasi, Tapi Tak Hapus Kejahatan PKI

Rekonsiliasi, Tapi Tak Hapus Kejahatan PKI

Foto : antara

Oleh: Agung Pribadi (HISTORIVATOR)

SEJAK jatuhnya Orde Baru dan lengsernya Presiden Soeharto, banyak yang menggugat peristiwa G30S PKI yang selama Orde Baru digembargemborkan sebagai aksi anarkis Gerakan PKI (Partai Komunis Indonesia) sebagai rekayasa pemerintahan di bawah Soeharto itu.
Bahkan tanggal 11 november 2015 ini digelar International People Tribunal (Pengadilan Rakyat Internasional) di Den Haag untuk mengadili negara Indonesia yang dianggap melakukan pembantaian terhadap PKI di tahun 1965.
Banyak versi baru tentang apa yang terjadi saat itu.Ada yang mengatakan bahwa itu adalah aksi melawan kudeta Angkatan Darat, ada yang bilang bahwa peristiwa itu merupakan pembiaran Mayjen Soeharto yang berakhir dengan jabatannya di tampuk pemerintahan.
Dan ada juga yang menuliskan kalau peristiwa G30S PKI adalah bagian rekayasa dari CIA (Central Intelligence Agency) untuk menjatuhkan Presiden Soekarno yang agak “kekiri-kirian”. Dan masih banyak versi lainnya.
Tidak sampai di situ saja, setelah Soeharto jatuh, mulai muncul opini bahwa anggota PKI adalah korban pelanggaran HAM yang tidak diperlakukan adil karena dihukum tanpa melewati proses pengadilan.
Mereka juga menuntut karena menjadi korban pembantaian, yang pelakunya adalah para kiai dan santri.
Bagi penulis, ini yang perlu diluruskan. Sebagai orang yang mendalami sejarah, penulis bisa membuka diri atas apa yang terjadi pada 30 September 1965.
Bisa jadi versi Orde Baru ada yang salah, ada juga unsur benarnya. Atau bisa jadi semua versi yang ada mengandung unsur kebenaran yang terpecah-pecah.
Tapi kalau dikatakan bahwa anggota PKI menjadi korban serangan ulama dan santri, rasanya tidak tepat.
Sepanjang pengetahuan penulis, dari referensi bacaan dan dari saksi hidup yang bercerita, saya meyakini bahwa istilah yang lebih tepat untuk komunisme di Indonesia adalah ‘mereka berhasil dikalahkan’.
Ya, korban memang banyak berjatuhan di kedua belah pihak. Tapi penyerangan selalu dimulai oleh kaum komunis yang mengira posisi mereka sudah kuat.
Di masa jayanya, ketika merasa siap untuk memulai revolusi, partai komunis mempunyai daftar orang-orang yang harus dihabisi karena dianggap akan menjadi penghambat gerakan komunis.
Masih cukup banyak tokoh-tokoh yang hidup dari berbagai kalangan yang bisa mengonfirmasi hal tersebut. Akan tetapi jika kita bertanya pada mantan anggota PKI yang masih hidup, tentu saja mereka akan membantahnya.
Meminjam istilah Nusron Wahid, Ketua GP Anshor, NU, yang mengatakan bahwa yang terjadi adalah “semangat zaman” saat itu. Penulis setuju, komunis menyerang Islam dan umat Islam, ulama bersama santri mempertahankan diri dan menyerang balik, dan komunis kalah. Jadi, sama sekali tidak tepat jika dikatakan komunis adalah korban.
Dalam Pemberontakan Madiun 1948 yang dilakukan PKI beserta Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) dan organ kiri lainnya menelan ribuan korban, baik dari kalangan santri, para ulama, maupun pemimpin tarekat, yang dibantai secara keji (NU online lihat juga buku Himawan Sutanto, Perintah Presiden Soekarno: Rebut Kembali Madiun, Jakarta, Sinar Harapan, 1994. Atau lihat juga Album Perang Kemerdekaan 1945-1950, Jakarta: IPPHOS).
Menurut K.H. Roqib, salah seorang survivor, dalam pembantaian yang dilakukan oleh PKI pada 1948, ada beberapa kiai yang dibunuh, di antaranya adalah K.H Soelaiman Zuhdi Affandi (pemimpin Pesantren Ath-Thohirin, Mojopurno), K.H. Imam Mursjid (pemimpin Pesantren Sabilil Muttaqin, Takeran), K.H. Imam Shof-wan (pemimpin Pesantren Thoriqussu’ada, Rejosari Madiun), serta beberapa kiai lainnya. K.H. Roqib sendiri dikurung bersama 17 orang lainnya di sebuah ruangan, lalu ditembaki dari luar, hanya ia yang selamat dalam peristiwa penembakan itu (Duta Masyarakat online).
Ahmad Mansyur Suryanegara menulis, “Di kaki Gunung Wilis, di daerah Dungus Kresek Madiun, terdapat pemakaman massal para ulama yang ditangkap di berbagai pesantren. Di daerah Takeran Maospati, Magetan terdapat sumur yang dijadikan tempat penyiksaan ulama dan santri yang ditangkap dari berbagai pesantren, antara lain: Pesantren Sewulan, Mojopurno, dan Ponorogo. Mereka dimasukkan ke dalam sumur dalam keadaan hidup. Misalnya, Kiai Pesantren Selopura bersama kedua putranya, Gus Bawani dan Gus Zoebair, dilemparkan ke dalam sumur, kemudian ditimbuni dengan batu.” (Ahmad Mansyur Suryanegara, Api Sejarah jilid 2, hal. 246).
Pada 13 Januari 1965, 100 orang anggota PII (Pelajar Islam Indonesia) yang sedang rapat seusai sholat subuh di Masjid Attaqwa, Desa Kanigoro Kab. Kediri, mereka diserbu sekitar 10.000 orang anggota PKI dan underbouw-nya. Menurut saksi mata, Akhyar, ia beruntung selamat karena yang memimpin penyerbuan tersebut adalah tetangganya, Suryadi.
Tapi temanteman Akhyar disiksa hebat, bahkan ada juga yang sampai meninggal (sumber Antaranews). Anis Abiyoso dalam bukunya, Peristiwa Kanigoro terbitan Bentang Budaya juga pernah menceritakan tentang kejadian ini.

K.H. Shalahudin Wahid ketika menjadi anggota Komnas HAM tahun 2003 juga bercerita seperti ini di Teater Utan Kayu, Jakarta Timur.
Suwarno, salah seorang saksi sejarah, mengatakan bahwa dalam peristiwa Cemedok tahun 1965, ada sekitar 50 anggota Banser, GP Anshor mati diracun oleh anggota Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia), organisasi underbouw PKI.
Saksi lain yang bernama Ishak juga menuturkan, ia melihat ayahnya dibantai oleh anggota PKI dan baru ditemukan jasadnya sepekan kemudian. Sedangkan korban lainnya mengaku bahwa PKI selalu mengintimidasi guru Madrasah, mengambil paksa tanah milik Yayasan Islam dan para kiai, serta sering membakar masjid. Itulah sebabnya, mereka berharap agar peristiwa sejarah itu benar-benar menjadi pelajaran dalam kehidupan berbangsa di masa mendatang (Liputan6.com01/10/2002 ).
Salim Said ahli politik dan sejarawan mengatakan, “Saat itu, sebelum ditumpas, PKI banyak melakukan aksi sepihak di daerah. Mereka membagi-bagikan tanah milik kiai. Mereka menekan kiai. Di pedalaman Jawa Tengah dan Jawa Timur, PKI tak hanya berkonflik dengan umat Islam. PKI dan kaum Marhaen juga saling membunuh.
Tapi yang mengherankan, saat itu di Jakarta pimpinan Marhaen (Soekarno, red) dengan pimpinan PKI saling berpelukan,” tandas Salim dalam acara Tabayyun Kebangsaan; Pemberontakan PKI 1948/65 di mata NU/GP Ansor, di kantor PP GP Ansor, Jl. Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (15/10) (NU online).
Pada 1965 ini, fitnah, penghinaan, serta pembunuhan dilakukan PKI di berbagai tempat, sehingga terjadi konflik sosial yang bersifat horizontal antara pengikut PKI dengan kelompok Islam, terutama NU.
Serang-menyerang terjadi di berbagai tempat ibadah, perusakan pesantren dan masjid dilakukan, termasuk perampasan tanah para kiai. Bahkan pembunuhan pun dilakukan. Saat itu NU melakukan siaga penuh yang kemudian dibantu oleh GP Ansor dengan Banser sebagai pasukan khusus yang melindungi mereka.
Choirul Anam (Cak Anam), mantan ketua GP Anshor Jawa Timur yang menjadi saksi sejarah tahun 1965, mempertanyakan sikap Komnas HAM yang tak melakukan investigasi terhadap sejumlah pembunuhan terhadap kiai dan santri. Salah satunya pembantaian terhadap para anggota GP Ansor, beserta para kiai di Magetan yang jumlah korbannya mencapai ratusan orang. Belum lagi di daerah lain.
Kisah-kisah di atas sebenarnya hanya sebagian dari begitu banyak kasus penyerangan, pembunuhan, dan pembantaian yang dilakukan PKI ketika mereka sedang berada di atas angin.
Sayangnya tidak banyak saksi korban PKI yang mau menuliskan memoar atau catatan atas apa yang mereka alami di pertengahan tahun 60-an tersebut.
Sebaliknya, banyak mantan anggota PKI atau simpatisan PKI yang menuliskan memoar tentang berbagai peristiwa seputar gerakan PKI, tetapi menyembunyikan fakta kekejaman PKI dan hanya mengungkap betapa mereka menjadi korban. Bahkan tidak sedikit mantan anggota PKI yang menyangkal bahwa mereka dulu anggota PKI, padahal banyak saksi yang jelas-jelas di masa lalu melihat mereka begitu aktif sebagai aktivis gerakan PKI atau organisasi di bawahnya.
Sebagai contoh, penulis merasa kurang puas membaca buku memoar Oei Tjoe Tat, terutama yang berkenaan dengan peristiwa G30S. Di sana ia mengatakan tidak mengetahui peristiwa itu.
Atau ketika penulis bertemu langsung dengan Pramoedya Ananta Toer, yang setelah bebas selalu berkelit bahwa ia bukan angota PKI dan menunjukkan sikap seperti tidak tahu banyak tentang PKI. Sekalipun mungkin saja ia bukan anggota PKI tapi sepak terjangnya sangat menguntungkan PKI.
Suatu hari, penulis bertemu langsung dengan Pram dalam sebuah seminar di Universitas Indonesia. Saat itu penulis bertugas sebagai moderator dan Pram menjadi pembicaranya.
Pram saat itu berkata dia tidak tahu apa-apa tentang komunis. Kemudian penulis langsung bertanya, “Pak Pram, saya di rumah punya buku karangan Pak Pram, judulnya Realisme Sosialis, yang menjelaskan panjang lebar tentang komunisme marxisme dan teori realism sosialis dalam sastra. Artinya, Pak Pram sangat tahu benar tentang komunis. Bagaimana pendapat Pak Pram?” Dan Pramoedya Ananta Toer tidak menjawab pertanyaan penulis.
Sejarah mencatat, ketika Soekarno mencanangkan Demokrasi Terpimpin sebagai haluan negara dengan Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom) sebagai akarnya para sastrawan yang antikomunisme menggabungkan diri mereka dalam Manifest Kebudayaan (Manikebu) yang didirikan pada 17 Agustus 1963 dan menyebut diri mereka sebagai penganut humanism universal.
Padahal saksi hidup penanda tangan Manifes Kebudayaan tahu benar sepak terjang Pramoedya yang di masa lalu berusaha menjegal seniman dan sastrawan lain.
Pram meneror para sastrawan Manifes Kebudayaan agar dipecat dari jabatan publiknya dan karya-karya mereka dilarang untuk diterbitkan, serta tulisan-tulisan mereka dilarang dimuat dalam majalah dan koran.
Akhirnya, Presiden Soekarno membubarkan Manifes Kebudayaan pada 18 Mei 1964. “Para sastrawan Manifes kemudian menjadi sengsara, terpojok, dan tanpa karya,” kata Taufiq Ismail.
Penulis juga tahu bahwa ada ketidakadilan yang dialami Pram sehingga mendekam di penjara, tapi itu bukan berarti Pram juga boleh menutup-nutupi keterlibatannya dan aksinya di masa lalu.
Sekarang Pram digambarkan seperti orang tidak bersalah dan korban ketidakadilan HAM. Padahal jika dilihat background-nya, ia korban dari aksinya sendiri.
Sekarang memang saatnya rekonsiliasi, saling memaafkan untuk masa depan yang lebih baik. Tapi bukan berarti sejarah pembantaian yang dilakukan PKI boleh dihapuskan.

Check Also

Fahri Hamzah Lihat Pemimpin Yang Banyak Berbicara Akan Dianggap Kurang Baik Reputasinya

Findonews.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah melihat jika di Indonesia Pemimpin yang …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *