Thursday, 18 April 2019
Home / Berita Utama / PROGRAM KARTU JOKOWI HANYA MENJADI SOLUSI SESAAT

PROGRAM KARTU JOKOWI HANYA MENJADI SOLUSI SESAAT

Foto : Internet

Jakarta, findonews.com – Andry Satrio Nugroho, Ekonom Institute for Developmnet of Economis and Finance (Indef) mengatakan program tiga kartu yang diandalkan calon presiden Joko Widodo (Jokowi) belum bisa menjawab permasalahan yang ada pada kesejahteraan sosial. Tiga kartu tersebut dinilai hanya akan menjadi solusi kesejahteraan sosial dalam jangka pendek.

Menurutnya, tiga kartu tersebut hanya akan menjawab kebutuhan masyarakat miskin golongan paling bawah. Namun, program ini belum bisa menyentuh masyarakat rentan miskin.

“Permasalahannya bagaimana orang rentan miskin bisa diangkat. Orang rentan miskin ini, selain dari sosial security ini harus balik lagi ke job creation (penciptaan lapangan kerja), tanpa adanya itu dia bisa turun lagi ke bawah,” tuturnya, Kamis (11/4).

Karena jika pemerintah tidak bisa menjaga kelas masyarakat rentan miskin, mereka akan berpeluang menambah tingkat kemiskinan Indonesia. Namun, Jokowi belum mampu menawarkan solusi yang tepat untuk hal tersebut.

Ia menambahkan, guna mengangkat kelas masyarakat rentan miskin, maka diperlukan penciptaan lapangan kerja. Hal ini dapat tercapai jika pemerintah menggenjot pertumbuhan industri manufaktur. Akan tetapi faktanya pertumbuhan industri manufaktur cenderung loyo.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan industri manufaktur besar dan sedang (IBS) sebesar 5,04 persen pada kuartal III 2018 secara tahunan. Sedangkan pertumbuhan industri manufaktur mikro dan kecil (IMK) naik sebesar 3,88 persen. Pertumbuhan sektor industri ini masih lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama sebesar 5,17 persen.

“Industri manufaktur tidak bisa menyerap tenaga kerja lebih cepat dari sektor jasa. Sektor jasa justru tumbuh lebih cepat sehingga orang-orang yang punya low skill (keterampilan rendah) justru pindah ke sektor jasa. Kalau itu bisa diperbaiki oleh siapa pun presiden yang terpilih, saya rasa masalah kesejahteraan bisa selesai,” jelasnya.

Selain masalah penciptaan lapangan kerja, lanjutnya, ketimpangan pendapatan juga menjadi permasalahan kesejahteraan sosial yang mendesak untuk diselesaikan. Meskipun gini ratio yang merupakan ukuran tingkat ketimpangan pendapatan turun, namun penurunan ini menurut dia didorong oleh penurunan pendapatan kelas atas.

Pada September 2018, gini ratio tercatat sebesar 0,384 turun dari Maret 2018 sebesar 0,389. Ia mengungkapkan jika dirinci kembali maka pendapatan 40 persen masyarakat yang berada di kelas terbawah belum terangkat. Lalu, pendapatan 40 persen masyarakat kelas menengah naik, dan pendapatan 20 persen kelas masyarakat atas cenderung turun.

“Mereka ingin kurangi kemiskinan dan ketimpangan tetapi caranya tidak mereka bicarakan,” tuturnya.

Ia juga menilai ketimpangan di desa masih tinggi, meski pemerintah telah menggelontorkan dana desa. Oleh sebab itu, ia menyarankan penyaluran dana desa harus diarahkan untuk program di luar pembangunan infrastruktur.

“Menurut Bank Dunia justru bantuan seperti PKH efektivitasnya lebih tinggi daripada bantuan langsung tanpa program tertentu,” katanya.

Check Also

FAHRI HAMZAH SOAL KETIDAKHADIRAN SANDIAGA UNO SAAT PRABOWO DEKLARASI KEMENANGAN

Jakarta, findonews.com – Ketidakhadiran calon wakil presiden (cawapres) 02, Sandiaga Salahuddin Uno pada saat Prabowo …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *