Friday, 16 November 2018
Home / Berita Utama / Kesesuaian Islam dan Demokrasi

Kesesuaian Islam dan Demokrasi

Foto : Inet

OLEH: AGUNG PRIBADI (PENULIS BUKU BEST SELLER, GARA GARA INDONESIA)

Sekarang kita memasuki tahun 2018 yang seringjuga disebut juga sebagai tahun politik karena adanya PILKADA serentak. Suhu politik makin memanas. Banyak deklarasi pasangan calon, KPU juga sudah membuka pendaftaran pasangan calon. kembali lagi terjadi pro kontra tentang peran agama di ranah public.

Apalagi di kalangan sekuler pun mulai terjadi pergeseran dari sekularisme fundamentalis yang denga keras menolak agama dalam ranah public, kea rah sekularisme mutakhir yang lebih menerima peran agama dalam ranah public. Menarik untuk kita bahas satu per satu.

Pertanyaan “APAKAH ISLAM SESUAI DENGAN DEMOKRASI “ adalah sebuah pertanyaan lama. Mari kita telusuri sedikit demi sedikit jawabannya.

Ada sebuah survey menarik dari Richard Bulliet yang dikutip oleh Dalia Mogahed di Koran Tempo 15 Juni 2007. Dalia mengutip Richard Bulliet yang menulis dalam bukunya The Case for Islamo-Christian Civilization, menjelaskan bahwa syariah secara tradisional bertindak sebagai pemberi batasan terhadap kekuasaan pemerintah.

Ia menulis, “Apa yang menghalangi para penguasa berperilaku sebagai tiran adalah hukum Islam, syariah, karena hukum tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip keilahian dan bukan manusia, tak seorang penguasa pun dapat mengubahnya untuk melayani kepentingannya_sendiri.” [1]

Dalam bahasa yang lebih sederhana, menurut survey Gallup Center for Muslim Studies yang dipimpin Dalia, syariah dalam pemahaman muslim merupakan wakil dari hak-hak yang tak dapat dialihkan, yang diberikan
kepada setiap orang oleh Sang Maha Pencipta.

Karena itu, peranan pemerintah seharusnya melindungi hak-hak tersebut. Dan sekularisme total, bagi banyak orang, dapat berarti hilangnya semua batasan terhadap tirani pemerintah, dan kenyataannya ia telah mengambil hak-
hak yang diberikan Tuhan kepada umatnya.[2]

Menurut survey Gallup dikatakan bahwa ada hal lain yang mengejutkan yaitu betapa banyaknya orang Amerika yang sesungguhnya merangkul model yang sama. Dalam sebuah jajak pendapat terakhir Gallup terhadap rumah tangga Amerika, 46 persen mengatakan bahwa Injil seharusnya menjadi salah satu, jika bukan satu-satunya, sumber hukum, dan 9 persen lebih mengatakan bahwa Injil seharusnya menjadi satu-satunya sumber hukum.

Namun, mayoritas orang Amerika, sebagaimana kaum muslim, tidak mendukung pemberian kendali kepada pemimpin agama.[3]

Menariknya menurut survey Gallup lagi, orang Amerika memandang peranan para pemimpin keagamaan hampir sebangun dengan orang-orang Iran. Sebanyak 55 persen orang Amerika dan Iran berkata bahwa para pemimpin keagamaan seharusnya tidak memiliki peran dalam perumusan konstitusi sebuah negara baru, sementara sisanya percaya mereka harus diberi setidaknya satu peran tertentu.

Lagipula, menurut penulis, agama itu mempunyai dimensi publik yang bermanfaat untuk pembangunan bangsa Indonesia ke depan. Kalau peran agama dipinggirkan atau diprivatisasikan maka yang rugi adalah bangsa dan negara Indonesia. Sekularisasi yang telah dilakukan di Indonesia sejak Snouck Hurgronje sampai Orde Baru ternyata tidak bisa memprivatisasikan agama.

Cukup menarik juga dilihat buku Saiful Mujani  “Muslim demokrat: Islam, budaya demokrasi, dan partisipasi politik di Indonesia pasca Orde Baru” yang mengatakan bahwa di negara demokrasi Indonesia ini justru menunjukkan semakin religius seseorang justru semakin mendukung demokrasi[4],

suatu hal yang susah kita temukan di Perancis misalnya. Selama ini pertanyaan Islam dan Demokrasi selalu didiskusikan hubungannya, apakah mempunyai korelasi positif atau negatif. Masing-masing pendukung kedua pendapat ini sama-sama mempunyai ayat-ayat Al Qur-an favorit untuk menjustifikasi pendapat masing-masing. Dengan terbitnya buku Saiful Mujani ini baru pertama kali inilah di Indonesia ada studi empirik dengan metode kuantitatif tentang perilaku politik muslim.

Selama ini yang ada hanya ayat-ayat Tuhan tentang demokrasi baik yang mendukung maupun yang menolak. Atau pendapat-pendapat para profesor ahli Indonesia yang batasnya tipis antara fakta dan fiksi. Saiful Mujani juga membandingkan dengan tesis Huntington yang mengatakan bahwa semakin kuat keislaman seseorang maka semakin menentang demokrasi. Saiful dalam bukunya mematahkan tesis Huntington tersebut, hampir semua aspek-aspek demokrasi, kecuali tentang toleransi umat muslim terhadap non muslim.[5]

Para muslim Indonesia ini menganggap demokrasi adalah sistem yang paling bisa diterima oleh Islam dibanding sistem yang lain. Menurut penelitian Saiful ini semakin kuat keislaman muslim Indonesia maka semakin menerima demokrasi. Kalau kita melihat kajian ilmu politik di Indonesia atau tentang Indonesia pasca Indonesia merdeka, sangat minim kajian yang secara metode saintifik bisa diuji ulang. Misalnya teori Clifford Geertz tidak bisa diuji ulang karena teorinya sudah berkembang jauh dan fakta masyarakat yang ditelitinya sudah berubah jauh.

Buku Saiful Mujani ini bisa diuji ulang dengan metode yang lebih baru nantinya, karena toh data-datanya empirik dan terukur. Arti penelitian Saiful ini di Indonesia bahkan di dunia sangat besar karena untuk kasus Indonesia kajian ilmu politik dengan metode kuantitatif masih sangat miskin. Dengan hadirnya buku yang merupakan hasil penelitian Saiful ini memungkinkan adanya akumulasi pengetahuan dan pelampauan border (batas) ilmu pengetahuan.

Apa yang dilakukan Huntington misalnya lebih merupakan kajian kualitatif dan tafsirnya atas realitas sangat kontroversial dan dianggap tidak empiris oleh banyak ahli ilmu politik. Buku Saiful ini lebih kuat karena berdasarkan data empiris dan terukur. Selama ini persepsi para ahli ilmu politik, psikologi, sosiologi agama, dan antropologi di dunia tentang muslim adalah bahwa muslim itu tidak bisa damai dan tidak mau menerima demokrasi. Apalagi persepsi ini diperkuat oleh buku-buku Samuel Huntington. Buku Saiful hadir dan membongkar persepsi yang seperti itu.

Ada tokoh lain di Indonesia yang kuat keislamannya dan juga diakui sebagai pendekar demokrasi di Indonesia, yaitu Mohammad Natsir. Mohammad Natsir salah seorang founding father negeri ini juga mencita-citakan Indonesia menjadi Negara Hukum Modern Demokratik yang berdasarkan Islam [6] .

Berarti menurut Mohammad Natsir Islam tidak bertentangan dengan demokrasi dan Natsir itu adalah seorang muslim yang taat. Bahkan pada tahun 1960, sebelum Bung Karno membubarkan partai Natsir, Masyumi, Natsir sudah akan membubarkan Masyumi karena raison detre (alasan berdirinya) Masyumi yaitu demokrasi sudah tidak ada sejak diterapkannya Demokrasi Terpimpin oleh Bung Karno.[7]

Shaza Khan ketika menulis ulasan buku John L. Esposito mengungkapkan bahwa di banyak negara di Timur Tengah dan Eropa justru terjadi kebangkitan gerakan-gerakan Islam yang aktif dalam kegiatan demokrasi dan mendukung demokrasi modern.[8]

Sekularisasi yang di-lokomotif-i oleh Nurcholis Madjid sekarang menuai banyak kritik bahkan dari orang dalam Paramadina sendiri sebuah lembaga yang didirikan oleh Nurcholis Madjid. Dalam sebuah artikelnya di Jurnal Reform Review No. 1 Vol. I, Yudi Latif (Dosen Universitas Paramadina) mengritik salah satu aspek sekularisasi yaitu privatisasi agama. Hal ini justru akan merugikan masyarakat sendiri karena ada dimensi publik agama yang justru bisa menjadi kekuatan untuk pembangunan masyarakat dan bangsa, misalnya kesediaan untuk mengorbankan kesenangan diri sendiri untuk kepentingan orang lain yang lebih banyak, dan kepekaan untuk menolong sesama.

Ihsan Ali Fauzi (Direktur Program Yayasan Wakaf Paramadina) dalam sebuah tulisannya di Kompas 31 Mei 2007 juga sependapat dengan Yudi Latif. Ihsan juga menambahkan bahwa Teori Sekularisasi Klasik itu sudah kuno dan sekarang sudah banyak teori sekularisasi mutakhir. Dalam teori sekularisasi mutakhir agama lebih dipersilakan berperan dalam wilayah publik tetapi agama yang toleran lah yang bisa dipersilakan berperan dalam wilayah publik.

Yang menarik adalah ajakan Cak Nur untuk melakukan sekularisasi adalah berpedoman pada bukunya Harvey Cox, The Secular City : Secularization and Urbanization in Theological Perspective, (New York: Macmillan, 1967) tapi dengan berpedoman pada buku yang sama Ihzan Ali Fauzi justru mengritik teori sekularisasi tersebut. Lagipula sekularisasi apalagi terhadap agama Islam yang oleh Greg Barton disebut Gerakan Islam Liberal- ini juga punya problem, sebagaimana dikatakan oleh Haidar Bagir berikut ini:

Andai aku seorang Muslim Liberal, aku akan melakukan sekularisasi terhadap pemikiran keislaman. Aku akan berusaha memisahkan sebisanya unsur-unsur yang sakral dari yang profan, dan mengembalikan unsur-unsur profan ke pangkuan pemikiran yang netral agama. Karena aku yakin bahwa menyerahkan masalah-masalah profan ke wilayah pemikiran keagamaan secara tidak semena-mena justru akan mempersulit diri dan mendorong munculnya sikap-sikjap reaksioner dan obskurantis, setidaknya bisa menimbulkan suasana yang menyesakkan (suffocating) karena ia bukan hanya menyelusup melainkan mengangkangi — kesemua detil aktivitas kita secara tidak perlu.

Dan karena aku yakin bahwa Allah Swt. menganugerahi kita dengan akal yang dikaruniainya tugas dan kemampuan untuk bersama-sama wahyu-Nya membimbing kita menuju kebenaran. Tapi, saya juga percaya bahwa sekularisasi ada batas-batasnya. Bahwa, betapa pun, agama sebagai agama meniscayakan penerimaan unsur-unsur tertentu sebagai bersifat sakral. Bahwa batas antara sekularisasi dan sekularisme yang tidak aku sepakati tidak selalu jelas.

Setidaknya, kalau pun aku yakin bahwa agama pada dasarnya adalah sumber aturan moral dan etika, aku sadar bahwa moral dan etika selalu terlibat dalam aspek kehidupan manusia yang mana pun. Apalagi, aku juga tidak begitu yakin bahwa peran agama hanya sebatas memberikan aturan-aturan moral dan etika. Meski aku percayai dalam banyak hal bersifat kontekstual dan historis, aku juga yakin bahwa banyak juga teks-teks (nash) keagamaan yang berbicara mengenai soal-soal teknis yang menyangkut hukum, politik, ekonomi.

Menyisikannya sebagai ayat-ayat Madaniyah yang tak lagi relevan untuk masa-masa seperti itu, sebagai dilakukan oleh Ahmad Mahmud Thaha, tak selalu mudah. Kalau pun teks-teks yang bersifat seperti ini kita anggap tak lagi sakral penerapannya, aku tak bisa menutup sama sekali pintu untuknya. Karena siapa tahu ia masih juga bisa menjadi suatu sumber pemikiran di tengah berbagai sumber pemikiran nonkeagamaan.

Setidaknya kesemuanya itu masih bisa kita anggap sebagai aku tergoda untuk meminjam ungkapan Nirwan Arsuka, meski kutahu amat kontroversial — suatu fiksi besar, kanon raksasa, yang terbuka untuk terus-menerus ditafsirkan, sebagaimana orang kini menafsirkan Shakespeare atau Homerus. (Hanya saja, jika Shakespeare dan Homerus bersifat zhanniy/probable baik dari segi wurud/transmisi maupun dilalah/kandungannya, nash keislaman jenis ini tetap saja bersifat qathiy/pasti, setidaknya dari segi transmisinya yang bersumber dari Tuhan).

Atau, kalau kita pinjam istilah ushul fiqh, kalau tak bisa menjadi sumber peraturan primer (awwaliyyah), nash-nash yang bersifat kontekstual dan historis seperti ini setidaknya bisa menjadi sumber peraturan sekunder (tsanawiyyah). Wa Allah alam.[9]

Pendapat Haidar Bagir senada dengan pendapat Ihsan Ali Fauzi dan Yudi Latif bahwa ada dimensi publik dari agama.
Menarik juga untuk dikutip tulisan Louay Safi dalam Editorial American Journal of Islamic Social Sciences, yaitu :

The Return of Religion is a worldwide reality shared equally by the followers of different religions. Now that secularism, as a social ideology, has failed to provide a moral foundation for modern society, religion is reasserting its authority in all cultures. Intellectuals and religious leaders are increasingly rethinking the place of religion in modern society.

Nowhere is the chalenge of reconciling the religious and the secular more intense than in muslim societies. Unlike western societies, Muslim cultures have experienced secularism not as a structure designed to prevent the imposition of one religious tradition on another, but as modern faith promoted by many political leaders eager to offer an alternative to religion. For many years, Muslim secularists looked at religion with contempt and tried to use their political authority and commanding social positions to undermine religion and religious sentiment.

Most recently, however, secular leaders have had to step back from their anti-religion posture in the face of the rising tide of of religion in Muslim societies. Still, secularism and the secular state are widely associated with corruption, intolerance, and authoritarianism because of the archaic and bankrupt manners by which the self-proclaimed prophets of secularism in the Muslim world have exercised their power.[10]

Jadi Safi menganggap bahwa dunia Muslim dan dunia Barat itu mempunyai akar sejarah yang berbeda dalam menerapkan sekularisme sehingga hasil yang diperoleh bukanlah kemajuan seperti Barat melainkan, korupsi, intoleransi, dan otoritarianisme sehingga para pemimpin sekular ini sendirilah yang mulai mau melakukan rekonsiliasi dengan agama, pemimpin-pemimpin agama, dan orang-orang yang religius untuk memberikan peran yang lebih besar kepada agama di ranah publik.

Tapi lepas dari itu pendapat Cak Nur masih ada yang bisa dipakai yaitu dalam buku Pintu-Pintu Menuju Tuhan Cak Nur mengatakan, bahwa setiap agama sebenarnya merupakan ekspresi keimanan terhadap Tuhan yang sama. Ibarat roda, pusat roda itu adalah Tuhan, dan jari-jari itu adalah jalan dari berbagai Agama. Filsafat perenial juga membagi agama pada level esoterik (batin) dan eksoterik (lahir). Satu Agama berbeda dengan agama lain dalam level eksoterik, tetapi relatif sama dalam level esoteriknya.

Oleh karena itu ada istilah “Satu Tuhan Banyak Jalan”. Ini adalah filsafat Perrenial (Hikmah Abadi). Penjelasan tentang filsafat Perrenial bisa dilihat dalam buku Dr. Anis Malik Toha, Tren Pluralisme Agama, (Jakarta: GIP, 2005). Demikian kutipannya :

Aldous Huxley, dalam bukunya, The Perennial Philosophy, menjelaskan, bahwa yang pertama kali menggunakan frase perennial philosophy adalah Leibniz, meskipun hakekatnya sudah ada sejak dulu kala, immemorial dan universal. Dari karya Huxley itulah, maka kemudian istilah filsafat perenial menjadi terkenal di Barat. Tetapi, perlu dicatat, sebagai mazhab filsafat dan mistisisme serta worldview istilah filsafat perenial mulai terkenal berkat
kerja keras para pionirnya yang oleh Seyyed Hossen Nasr yang juga seorang tokoh filsafat perenial — disebut sebagai The Masters (para guru), yakni Rene Guenon, Ananda Coomaraswamy dan Fritjof Schuon.

Tentang filsafat perenial atau Hikmah Abadi, Huxley menjelaskan : Prinsip-prinsip dasar Hikmah Abadi dapat ditemukan diantara legenda dan mitos kuno yang berkembang dalam masyarakat primitif di seluruh penjuru dunia. Suatu versi dari Kesamaan Tertinggi dalam teologi-teologi, dulu dan kini, ini pertama kali ditulis lebih dari dua puluh lima abad yang lalu, dan sejak itu tema yang tak pernah bisa tuntas ini dibahas terus-menerus, dari
sudut pandang setiap tradisi agama dan dalam semua bahasan utama Asia dan Eropa.

Jadi, jelas, bahwa tema utama Hikmah Abadi adalah hakikat esoterik yang abadi yang merupakan asas dan esensi segala sesuatu yang wujud dan yang terekspresikan dalam bentuk hakikat-hakikat eksoterik dengan bahasa yang berbeda-beda. Secara lebih rinci, gagasan filsafat perenial ini dijabarkan oleh Fritjof Schuon, melalui buku terkenalnya The Trancendent Unity of Religion. Demikian Anis menulis.[11]

Berarti dimensi esoterik dari agama inilah spiritualitas. Spiritualitas seperti inilah yang dianjurkan oleh Mohammed Arkoun sebagai landasan untuk dialog antar agama demi kemajuan umat manusia.[12]

Spiritualitas sebagai system of believe yang paling mapan menurut penulis adalah agama. Para founding father Indonesiapun walaupun mereka dididik dalam sekolah-sekolah Barat, karena budaya Timurnya mereka tidak bisa meninggalkan spiritualitas. Ada yang masuk gerakan Theosofi, ada yang masuk gerakan mistik Jawa di Boedi Oetomo dan Jong Java, ada yang masuk Jong Islamieten Bond ada yang masuk Catholieke Studenten Vereniging, dan ada yang masuk Sekar Roekoen.

Pandangan-pandangan spiritual ini diakomodir dalam Pancasila sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa dan pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yaitu Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pada Sidang Umum MPR 1978 para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berhasil memasukkan penafsiran mereka atas pasal ini yaitu Kepercayaannya itu berarti Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. [13]

Jadi untuk kasus negara demokrasi Indonesia spiritualitas sangat diberi tempat karena tercantum dalam dasar negara yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dan batang tubuhnya yaitu pasal 29 ayat 2. Segenap upaya untuk meminggirkan spiritualitas ternyata tidak berhasil, bahkan gerakan-gerakan untuk mengamandemen pasal spiritualitas yaitu pasal 29 UUD 1945 tidak berhasil. Jadi sekaranglah saatnya untuk memberikan peran publik kepada agama secara lebih luas dalam negara demokrasi ini.

Toh apabila agama publik tersebut tidak memiliki toleransi ia tidak akan hidup di negara demokrasi seperti Indonesia ini. Dalam Pancasila yang kita sepakati sebagai dasar negara toh secara implisit mengharuskan adanya toleransi antar agama dan antar umat beragama. Jadi agama yang toleranlah yang bisa mempunyai peran lebih besar dalam ranah publik.
****
[1] Koran Tempo 15 Juni 2007
[2] Ibid
[3] Ibid
[4] Saiful Mujani, Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru, (Jakarta: Gramedia, 2007).
[5] Ibid, terutama bagian kesimpulan.
[6] Yusril Ihza Mahendra, Modernisme dan Fundamentalisme dalam Pemikiran Politik Islam: Studi tentang Masyumi di Indonesia dan Jamiat Islami di Pakistan, (Jakarta: Paramadina, 1999)
[7] Ibid, Lihat juga Yusril Ihza Mahendra, Combining Activism and Intellectualism: the Biography of Mohammad Natsir in Studia Islamika Vol. 2, No. 1, 1995
[8] Shaza Khan, Review of John L. Esposito and Francois Burgat (eds.), Modernizing Islam: Religion in The Public Sphere in The Middle East and Europe, dalam American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 21 No. 2, Spring, 2004.
[9] Haidar Bagir, Andai Aku Seorang Muslim Liberal, www.islamlib.com tanggal 17/08/2002
[10] Louay Safi, Muslim Leadership and the Challenge of Reconciling the Religious with the Secular Editorial of American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 20, No. 2, Spring 2003, p. i
[11] Dr. Anis Malik Toha, Tren Pluralisme Agama, (Jakarta: GIP, 2005).
[12] Mohammaed Arkoen, Kritik Nalar Islami dan Nalar Modern, (Jakarta: INIS, 1995).
[13] Agung Pribadi Legalisasi Kepercayan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam GBHN 1978, Skripsi Sarjana jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Check Also

Belum Fit 100%, Lorenzo Siap Lakoni Penampilan Terakhirnya Bersama Ducati

Findonews.com – Belum sepenuhnya pulih, Lorenzo siap lakoni penamilan terakhirnya bersama Ducati musim ini. Jorge …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *