Home / Berita Utama / KEMENHUB : PENETAPAN TARIF OJEK ONLINE DITETAPKAN MINGGU DEPAN

KEMENHUB : PENETAPAN TARIF OJEK ONLINE DITETAPKAN MINGGU DEPAN

Foto : Internet

Jakarta, findonews.com – Melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Pemerintah akan mengumumkan keputusan final tarif ojek online pada Senin (25/3) minggu depan. Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan (Menhub) menyatakan pihaknya masih menerima beberapa masukan terkait penetapan tarif tersebut.

“Senin besok akan ditetapkan,” ucapnya di Jakarta, kemarin.

Untuk melindungi keselamatan pengendara sepeda motor dan masyarakat luas, Menhub telah resmi mengeluarkan aturan baru terkait ojek online (ojol). Aturan baru yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 tahun 2019 itu diatur tentang 5 aspek penggunaan sepeda motor untuk ojek online dan formula perhitungan biaya jasa.

Menurut Budi Setiyadi, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub, permenhub tersebut ditetapkan dan diundangkan pada 11 Maret 2019 di Kementerian Hukum dan HAM. Aturan tersebut memuat 8 bab, 21 pasal, dan 14 halaman.

Ia menegaskan bahwa ada tiga poin yang dibahas dalam permenhub tersebut yaitu aspek perlindungan keselamatan, tarif, dan mekanisme sanksi serta putus mitra. Untuk poin pertama, penggunaan sepeda motor untuk ojek online wajib memenuhi lima aspek, yaitu aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan. Aspek ini meliputi banyak hal mulai dari kewajiban memiliki SIM C hingga larangan merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara.

Untuk poin kedua, Budi mengaku pemerintah belum mengeluarkan besaran tarif resmi ojek online. Dalam Permenhub tersebut hanya diatur formula perhitungan biaya jasa. Komponen biaya tersebut terdiri dari 12 hal, di antaranya biaya penyusutan kendaraan, asuransi, pajak kendaraan bermotor, pulsa, hingga jasa penyewaan aplikasi.

Untuk poin ketiga, Permenhub juga meminta aplikator untuk menyusun Standard Operation Procedure (SOP) terkait kebijakan penghentian operasional sementara (suspend) dan putus mitra. SOP itu termasuk jenis, tingkatan, tahapan, dan pencabutan sanksi.

“Standar, operasional, dan prosedur sebagaimana pada ayat 1 sebelum ditetapkan, terlebih dahulu dilakukan pembahasan dengan mitra kerja,” bunyi pasal 14 ayat 3 Permenhub 12/2019.

Check Also

Apa Itu Teknologi 5G?

Gambar : Pandaily Perkembangan teknologi yang besar pada tahun 2019 akhirnya akan dimulai. Sistem jaringan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *