Wednesday, 14 November 2018
Home / Berita Utama / JK : Proses Perizinan Lama, Layanan Birokrasi Panjang dan Rumit

JK : Proses Perizinan Lama, Layanan Birokrasi Panjang dan Rumit

Foto : Internet

Jakarta, Findonews.com – Pemerintah telah mengurangi banyak regulasi dan meningkatkan pelayanan dalam upaya mempercepat proses perizinan, namun hasilnya belum seperti yang diharapkan. Masih banyak pelaku usaha yang mengeluhkan lamanya proses perizinan.

Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) mengaku mengetahui kondisi tersebut. Menurut Jusuf Kalla lamanya proses perizinan disebabkan oleh kinerja birokrasi di Indonesia yang masih terjebak dengan prosedur yang panjang. Selain itu sistem birokrasi belum mendukung.

“Banyak eselonisasi di dalam birokrasi. Itu juga menjadi salah satu faktor yang sering memperumit dan memperlambat pelayanan birokrasi. Hal ini harus dibe­nahi agar bisa lebih efisien,” ungkap JK di sela pembu­kaan The International Public Services (IPS) Forum 2018 di Assembly Hall Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, kemarin.

JK juga menjelaskan jika pelaku usaha berharap agar proses perizinan dapat selesai dengan cepat. Karena mereka ingin dapat segera memulai bisnis, Birokrasi harus dapat memahami kebutuhan tersebut.

JK prihatin lamanya proses mengurus izin membuat pelaku usaha terjebak kasus korupsi. Tidak sedikit akhirnya ambil jalan pintas, memang­kas jalur birokrasi dengan cara memberi suap agar per­izinan cepat selesai.

JK mengatakan jika pemerin­tah selama ini tidak berpang­ku tangan terhadap masalah tersebut. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Di antaranya mengefisienkan birokrasi pemerintah dengan melakukan moratorium penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu, menerapkan layanan online untuk mempercepat pelayanan birokrasi. Kemu­dian, melakukan moratorium pemekaran daerah. Hal ini dilakukan untuk memper­pendek jalur birokrasi sehingga tercipta pemerintahan yang baik dan bersih.

JK menyerukan birokrasi dan dunia usaha bisa berko­laborasi untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan cepat. Dia mencontoh­kan ada daerah membuat Mal Pelayanan Publik untuk mensinergikan berbagai layanan yang ada sehingga lebih cepat dan baik.

“Upaya-upaya perbaikan pelayanan itu dapat menjadi contoh dalam mewujudkan birokrasi yang efisien,” ujar JK.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Shinta Kamdani meminta pemerintah agar terus melakukan perbaikan layanan. Karena, faktanya pelayanan izin usaha masih berbelit-belit.

Shinta menuturkan, ke­bijakan yang dibuat pemerintah sejatinya sudah baik. Hanya saja implementasinya yang buruk seperti program Online Single Submission (OSS).

“Tujuan OSS baik tetapi implementasinya bermasalah. Implementasi bermasalah karena mungkin aturan tumpang tindih sehingga koordinasi pusat dengan daerah tidak sejalan,” imbuh­nya.

Check Also

Lagi, Stefan Bradl Akan Gantikan Crutchlow Di GP Valencia

Findonews.com – Stefan Bradl dipastikan akan kembali menggantikan peran Cal Crutchlow pada seri pamungkas MotoGP. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *