Saturday, 15 December 2018
Home / Berita Utama / Jangan Larut dalam Euforia Divestasi Freeport

Jangan Larut dalam Euforia Divestasi Freeport

Foto : Internet

Findonews – Ada beberapa alasan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia menyampaikan statement “Head of Agreement (HoA) atau kesepakatan pokok yang ditandatangani Pemerintah dengan Freeport McMoran tidak perlu di anggap menjadi suatu kemenangan bagi Indonesia, apalagi untuk memunculkan euforia di masyarakat, Jumat (12/7).

Yang pertama adalah HoA hanya sebagai perjanjian payung yang mengatur hal-hal prinsip saja. HoA bukan suatu perjanjian jual beli saham dan masih harus ditindaklanjuti dengan beberapa perjanjian.”Perjanjian yang harus dilakukan agar pemerintah benar-benar memiliki 51% sahamnya adalah Perjanjian Jual Beli Participating Rights antara Rio Tinto dengan Pemerintah yang nantinya dikonversi menjadi saham sebesar 40% di PT Freeport Indonesia. Lalu perjanjian jual beli saham antara Pemerintah dengan Freeport McMoran sejumlah 5,4%,” jelasnya.

Kedua, berapa harga yang disepakati untuk membeli Participating Rights di Rio Tinto dan saham yang dimiliki oleh Freeport McMoran masih menjadi pertanyaan. Hal tersebut muncul apabila konsesi tidak diperpanjang hingga tahun 2021 tentu harganya akan lebih murah dibanding bila konsesi mendapat perpanjangan hingga tahun 2041. “Hingga saat ini belum jelas apakah pemerintah akan memperpanjang konsesi PT Freeport Indonesia atau tidak. Untuk hal ini menjadi pertanyaan apakah pemerintah pasca 2019 (bila ada perubahan) akan merasa terikat dengan HoA yang ditandatangani atau tidak,” kata Hikmahanto.

Ketiga, hal yang perlu diperhatikan adalah pengaturan pengambil keputusan di RUPS. Apakah ada ketentuan untuk sahnya kehadiran dan pengambilan keputusan harus dilakukan minimal 51% plus 1, atau bahkan lebih. Bila demikian meski pemerintah mayoritas namun pengendalian perusahaan masih ada di tangan Freeport McMoran. “Terlebih lagi bila saham yang dimiliki oleh Freeport McMoran adalah saham istimewa yang tanpa kehadirannya maka RUPS tidak akan kuorum. Juga bila penunjukan Direksi dan Komisaris harus tanpa keberatan dari Freeport McMoran,” jelas dia.

Masalah lainnya terkait penyertaan penambahan modal oleh pemerintah. Apabila pemerintah telah menjadi pemegang saham di PT FI dan ada keputusan RUPS untuk meningkatkan modal dan karena satu dan lain hal pemerintah tidak dapat melakukan penyetoran, apakah kepemilikan saham pemerintah akan terdelusi sehingga besaran 51% akan turun. Ia pun mengatakan, “Tentu masih banyak hal-hal detail yang akan menjadi pembahasan antara pemerintah dengan berbagai pihak. Karenanya menyatakan pemerintah menang merupakan suatu pernyataan yang prematur”.

“Bila pemerintah transparan dan akuntabel maka apa yang disepakati dalam HoA sebaiknya dibuka ke publik. Ini untuk mencegah publik merasa dikhianati oleh pemerintahnya sendiri. Toh HoA sudah ditandatangani bukan dalam tahap negosiasi,” tukas dia.

Check Also

Fahri Hamzah : Jokowi Harus Hati-Hati Terkait Pengakuan La Nyalla

Foto : findonews.com Jakarta, findonews.com – Pengakuan eks politikus Partai Gerindra yang kini bergabung di Partai …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *