Wednesday, 19 December 2018
Home / Berita Utama / Hubungan Dagang Indonesia dan Amerika Memanas Lagi

Hubungan Dagang Indonesia dan Amerika Memanas Lagi

Foto : Internet

Jakarta, Findonews.com – Amerika mengajukan permohonan kepada World Trade Organization (WTO) agar memberikan sanksi denda kepada Indonesia sebesar 350 juta dolar Amerika atau sekitar Rp 5,04 triliun karena melakukan proteksi perdagangan. Hal tersebut memicu rentannya hubungan dagang RI dan Amerika.

Permohonan tersebut disampaikan Amerika karena Indo­nesia dinilai telah gagal memenuhi putusan WTO terkait impor produk hortikultura, hewan, dan produk hewan dalam Dis­pute Settlement 478. Sesuai keputusan WTO, Indonesia wajib melaksanakan keputusan tersebut pada 22 Juli 2018. Amerika merasa dirugikan dengan kebi­jakan non tarif yang dilakukan Indonesia.

Darmin Nasu­tion selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menepis pemerintah tidak melaksanakan rekomendasi WTO. Menurutnya, tahap-ta­hap penyelesaian sudah di­lakukan.

“Pemerintah telah merespons keputusan WTO dengan mengubah aturan di tingkat menteri. Tapi kalau tingkatnya Pera­turan Pemerintah atau Undang-Undang, kan perlu waktu. Tapi, usulannya sudah disampaikan,” ungkapnya.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemente­rian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan juga memberikan keterangan serupa.

“Kami sedang mendiskusikan waktu perubahan regulasi yang bisa diterapkan,” ungkapnya.

Ekonom Bhima Yudhis­tira Adhinegara dari Institute for De­velopment of Economics and Finance (Indef) menilai, Amerika mengajukan permohonan untuk menaikkan posisi tawar terkait negosiasi dagang.

“AS ingin agar produk per­tanian mereka bisa kembali diekspor ke Indonesia. Dengan potensi banjirnya produk Amerika, maka akan mengancam neraca perdagangan,” kata Bhima. Ia juga menilai ada beberapa langkah yang dapat dilakukan Indonesia untuk menyikapi manuver Amerika tersebut. Pertama negosiasi bilateral dengan Amerika agar mencabut permohonannya tersebut yang saat ini masih berlangsung negosiasi terkait Generalized System of Preferences (GSP), sehingga masalah itu bisa masuk poin pembahasan. Kedua pemerintah melalui perwakilan WTO dapat melakukan banding dan harus bisa meyakinkan bahwa Indonesia perlu mengendalikan impor dengan tujuan kemandirian pangan nasional. Ketiga membujuk agar Selandia Baru tidak ikut memberi sanksi ke Indonesia. “Lobi ke Selandia baru sangat penting dan mendesak agar Selandia Baru tidak mengambil langkah seperti Amerika,” tuturnya.

Sekadar informasi, kasus ini bermula pada tahun 2016. Saat itu Indonesia menerbitkan 18 aturan yang dianggap sebagai hambatan non tarif untuk se­jumlah produk pertanian dan peternakan asal AS dan Se­landia Baru. Beberapa produk impor tersebut di antaranya apel, anggur, kentang, bawang, bunga, jus, buah-buah kering, hewan ternak, ayam, dan dag­ing sapi.

Indonesia beralasan penera­pan aturan ini bertujuan untuk melindungi petani dan peternak lokal. Sebaliknya, Amerika dan Selan­dia Baru menilai aturan tersebut tidak sesuai dengan Persetu­juan Umum tentang Tarif dan Perdagangan yang disepakati antar anggota WTO. Kemudian, kedua negara tersebut mengadu­kan kebijakan Indonesia ini ke WTO. Dan, hasilnya, Indonesia dinyatakan kalah. Hingga kini, baru Amerika yang resmi mengaju­kan sanksi terhadap Indonesia ke WTO.

Sementara Selandia Baru be­lum menunjukkan sinyal akan mengajukan permintaan yang sama. Padahal, kabarnya Selan­dia Baru juga mengalami keru­gian yang lebih besar hingga 1 New Zealand Dollar atau setara Rp 9,7 triliun atas kebijakan Indonesia.

Hubungan dagang Amerika dan Indonesia belakangan ini mengalami pasang surut. Belum lama ini, Amerika mengancam mencabut fasilitas bebas bea masuk ter­hadap 124 produk Indonesia. Bukan sekadar gertak sambal, evaluasi kebijakan tersebut saat ini sedang dilakukan Amerika.(zaa)

Check Also

Jose Mourinho Resmi Dipecat Manchester United

Jakarta, findonews.com – Manchester United, salah satu klub raksasa liga primer inggris resmi mengakhiri kerjasama …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *