Saturday, 21 July 2018
Home / Berita Utama / Gaji BPIP Picu Polemik, Jokowi Diminta Berkaca Pada Mahathir

Gaji BPIP Picu Polemik, Jokowi Diminta Berkaca Pada Mahathir

Jakarta, Findonews.com – Isi Peraturan Presiden Nomor 42/2018 tentang besaran gaji dan fasilitas Lain buat pimpinan dan staf Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menuai kritik sejumlah pihak. Presiden Joko Widodo diminta berkaca dari kebijakan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang justru memangkas gaji para menterinya.

“Harusnya, kita bisa belajar dari Mahathir yang berani memotong gaji para menterinya untuk urunan bayar hutang luar negeri,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, melalui keterangan pers, Senin (28/5).

Dalam Perpres Nomor 42/2018 tercantum besaran gaji setiap jabatan di BPIP. Yang paling tinggi adalah gaji Ketua BPIP, Megawati Soekarnoputri, yang mencapai Rp112 juta setiap bulan. Sedangkan tenaga ahli muda yang menempati urutan terbawah dibayar Rp19,5 juta per bulan.

Menurut Priyo, Mahathir Mohamad pada 23 Mei lalu berjanji memangkas sepuluh persen gaji seluruh menterinya. Penyebabnya adalah utang luar negeri Malaysia menumpuk dan harus dibayar.


Priyo menyatakan dalam situasi ekonomi saat ini, besarnya gaji diterima oleh Megawati dianggap tidak pantas. Bahkan melebihi gaji Presiden dan Wakil Presiden saat ini.

“Dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya membaik ini, sungguh tidak elok memberi gaji pejabat sebesar itu,” tulis Priyo.

Priyo Budi Santoso. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Walau demikian, Priyo mengakui pemerintah memang memiliki hak untuk memberi gaji kehormatan. Tetapi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75/2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara, disebutkan, gaji pokok tertinggi pejabat negara, seperti Ketua DPR, MA, dan BPK, hanya sebesar Rp5.040.000 per bulan.

Bahkan, lanjut dia, gaji Wakil Ketua MPR, Wakil Ketua DPR, Wakil Ketua DPA, Wakil Ketua BPK, Wakil Ketua MA, dan Wakil Ketua MPR yang tidak merangkap Wakil Ketua DPR, hanya sebesar Rp4.620.000 sebulan.

“Ketika melihat gaji Megawati ini, besarannya sangat jauh melebihi rata-rata pejabat tinggi negara lainnya,” kata dia.

 

Check Also

Rakyat Papua Tidak Bangga Jadi Indonesia di Era Jokowi

Jakarta – IRONIS! Memang, judul ini sedikit keras, sekeras kepala batunya orang Papua dan sekasar-kasarnya orang …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *