Tuesday, 18 December 2018
Home / Berita Utama / Fahri Hamzah Ngopi Bareng di Ambon

Fahri Hamzah Ngopi Bareng di Ambon

AMBON,- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Fahri Hamzah baru saja menyelesaikan undangan acara ngopi di kota Ambon Jilid 23, tepatnya di Kafe Pelangi pada Rabu 18 Juli malam tadi.

“NBF menjadi ajang diseminasi pengetahuan politik dan penyadaran budaya demokratis dengan cara berdiskusi sambil menyeruput kopi,” ujarnya.

Pihaknya menargetkan kegiatan ini akan dihadiri oleh 200 hingga 250 orang. Sejak dibuka, sudah banyak kalangan yang mendaftarkan diri untuk hadir di acara NBF nanti.

“Antusiasme masyarakat cukup tinggi. NBF menurut saya, turut menghidupkan demokrasi di rumah-rumah kopi, memfasilitasi dialog lintas kepentingan, lintas parpol dan lintas generasi yang kini hidup di antara dunia offline dan online,” katanya.

Selain NBF, Fahri yang dikenal dengan julukan macan parlemen ini juga akan melakukan Kuliah Umum di Kampus IAIN Ambon, serta mengadakan jumpa tokoh Maluku dan dialog kebangsaan bertemakan “Mendorong Kontribusi Daerah, Wujudkan Indonesia Bersatu Dalam Kebhinekaan”.

Sebelum menghadiri acara Ngopi, Fahri sempat berdialog di Hotel Swiss-belhotel, Ambon, Fahri mengatakan merasa miris melihat sikap Presiden Jokowi yang tidak mengganggap penting keberadaan RUU Daerah Kepulauan yang telah diperjuangkan olehnya.

Sebab sampai sekarang RUU tersebut tidak juga disahkan menjadi UU. Padahal ada delapan provinsi yang menunggu kabar gembira dari Presiden Jokowi.

Menurut Fahri, saat pertemuan terakhir dengan pihak Mendagri, sebagai bagian dari memperjuangkan UU tersebut di Batam, tidak mulus.

Sebab saat itu pihaknya melayangkan protes karena justru dalam pertemuan itu, Mendagri tidak datang dan diwakili oleh Sekjen Kemendagri.

“Padahal kepada delapan provinsi saya tegaskan kalau DPR melihat urgensi dari UU tersebut. Namun kenapa pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi tidak melihatnya sebagai hal yang penting,” kata Fahri Hamzah disela dialog kebangsaaan bertema Mendorong Kontribusi Daerah Wujudkan Indonesia Bersatu Dalam Kebhinnekaan, di Hotel Swiss-belhotel, Ambon, Rabu (18/7). Acara ini dihadiri oleh Wagub Ambon, Zeth Sahuburua, Muspida, tokoh lintas agama, aktivis dan akademisi.

Sikap pemerintah yang tidak juga mengesahkan UU Daerah Kepulauan tersebut menurut Fahri Hamzah dangan bertolak belakang atau tidak sejalan dengan poros maritim yang digagas Jokowi sendiri.

Dia menegaskan sejak lama terjadi ketidakadilan anggaran yang dialami delapa daerah kepulauan.

Fahri menyebut kepulauan Maluku. Dia mengatakan daerah tersebut wilayah lautnya mencapai 92,8 persen dan sisanya adalah daratan. Namun patokan pemerintah dalam mengucurkan APBD melihat luas daratan.

“Memakai variabel dataran tentunya sangat tidak adil dan terjadi diskriminasi anggaran ” tegasnya.

Terkait ketidakadilan anggaran ini, juga menjadi pertanyaan sejumlah peserta dialog. Seorang aktivis membandingkkan APBD Kota Bekasi dengan APBD yang diterima Kota Ambon.

Menurut dia, APBD yang diterima Bekasi dua kali lipat yang diterima Pemda Ambon.

“Artinya ini tidak adil. Sementara konstribusi daerah dari Ambon yang memiliki kekayaan laut sangat besar ke pusat sementara APBD yang diterima daerah sangat kecil,” ujar Fahri

Terkait dengan harapan delapan provinsi tersebut pihaknya berjanji akan memanfaatkan waktu yang ada untuk terus diperjuangkannya. Sebab tidak lama lagi pemerintah akan menghadapi agenda politik Pilpres 2019.

“Tidak responsifnya pemerintah dipengaruhi oleh jalan pikiran. Makanya sudah saatnya pemerintah merubah jalan pikiran dalam membangun bangsa ini, terutama dalam mensejahterakan rakyat,” tegas Fahri Hamzah.

 

Check Also

Jose Mourinho Resmi Dipecat Manchester United

Jakarta, findonews.com – Manchester United, salah satu klub raksasa liga primer inggris resmi mengakhiri kerjasama …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *