Sunday, 21 October 2018
Home / Berita Utama / Fahri Hamzah : Kesepakatan Pemerintah dan Freeport Bukan Sebuah Prestasi!

Fahri Hamzah : Kesepakatan Pemerintah dan Freeport Bukan Sebuah Prestasi!

Foto : Internet

Jakarta, Findonews.com – Kesepakatan Pemerintah Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) mendapat 51% saham PT Freeport McMoran bukanlah sebuah prestasi.

“Tak ada prestasi, karena saham tersebut harus beli. Itu mekanisme pasar biasa,” Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah melalui pesan elektronik, Minggu (14/7). Menurut Fahri, keuntungan PT FI di bawah rezim Kontrak Karya (KK) Undang – Undang Pokok Pertambangan yang kini dikoreksi oleh UU Minerba, sudah lebih dari cukup bahwa pelepasan saham PT FI ke pemerintah tidak harus jual beli dan serahkan begitu saja, melainkan cukup dikelola sendiri. “Negara berdaulat tidak selayaknya meletakkan diri serendah itu, atau membungkuk serendah perseroan. Ini sangatlah memalukan,” tegasnya seraya mengingatkan kasus divestasi Newmont, dimana utang membuat daerah tak dapat apa-apa dan akhirnya harus dijual lagi. “Bahkan sekarang akan dibeli lagi oleh perusahaan asing pasca IPO. Jadi, dimana letak kedaulatan divestasi”, tambahnya.

“Kita baru tahu kalau telah kita ditipu. Sama halnya dengan Freeport, bahwa kesepakatan dengan PT FI membuat FI untung dua hal secara langsung. Pertama, bisa ekspor konsentrat, kedua mendapat jaminan perpanjangan operasi dan tak perlu bayar kerugian negara,” katanya.

“Semua ini semata keuntungan seketika kaum kapitalis itu. Padahal menurut UU Minerba, ekspor konsentrat bisa dilakukan jika PT FI kontrak karyanya diubah jadi IUP dan harus membangun smelter di Indonesia (khususnya Papua). Sekarang bagaimana?” tambahnya.

Fahri juga menyampaikan, perubahan rezim KK menjadi IUP (Ijin Usaha Pertambangan), bangun smelter, divestasi saham, perubahan besaran royalti dan luas wilayah penambangan adalah untuk mematuhi UU Minerba, bukan perpanjangan KK.

“Ini nego apa? Mestinya, pembahasan perpanjangan KK dilakukan oleh pemerintahan terpilih tahun 2019, atau 2 tahun sebelum KK berakhir (2021). Apa yang diburu? Rakyat itu berhak tahu apakah ini ada hubungan dengan pemilu atau dukungan negara tertentu?” katanya. Mestinya semua itu harus dilakukan dan disesuaikan dengan UU Minerba. Sebab jika tidak, bisa timbulkan kerugian negara,”Silahkan KPK menyuruh BPK mengaudit secara menyeluruh, kalau berani terbuka sekalian deh,” tantangnya.

Check Also

Anies ke Djarot soal Kelamaan Jomblo: Berkaca Dulu

Jakarta, Findonews.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merespons Djarot Saiful Hidayat terkait posisi kosong Wakil Gubernur DKI usai …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *