Saturday, 18 August 2018
Home / Berita Utama / Fahri Hamzah : Jika Pasal Penghinaan Terhadap Presiden ini hidup, itu sama dengan Presiden menganggap dirinya penjajah dan rakyat itu yang dijajah

Fahri Hamzah : Jika Pasal Penghinaan Terhadap Presiden ini hidup, itu sama dengan Presiden menganggap dirinya penjajah dan rakyat itu yang dijajah

Foto : Fahri Hamzah/Wakil Ketua DPR RI/ https://t.me/fahrihamzahnews

Findonews.com – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah S.E berkomentar soal Wacana pemerintah untuk membangkitkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Menurut Fahri, jika pasal ini hidup itu sama dengan Presiden itu menganggap dirinya penjajah dan dinilai sebagai bentuk penjajahan terhadap rakyat. Melalui pesan singkat yang diterima, Fahri menjelaskan, pasal penghinaan terhadap presiden adalah pasal peninggalan Belanda, yang ditujukan untuk penghinaan kepada pemimpin-pemimpin kolonial, ratu Belanda, Gubernur Jenderal dan lain-lain, Fahri juga  menegaskan bahwa penghidupan kembali pasal penghinaan presiden sebagai kemunduran yang luar biasa.

“Pasal ini memang digunakan bukan di Belanda, tapi di negara-negara jajahan, jadi kalau pasal ini hidup itu sama dengan presiden itu menganggap dirinya penjajah dan rakyat itu yang dijajah. Penghidupan pasal tersebut harus dihentikan, karena sama saja memutarbalik jarum jam peradaban demokrasi kita jauh ke belakang, mudah-mudahan Pak Jokowi paham bahwa ini kesalahan yang fatal,” tegas Pria Asal NTB Tersebut.

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 pernah membatalkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Seperti yang diketahui, DPR dan pemerintah sepakat pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden masuk ke dalam RKUHP. Pasal ini tetap dipertahankan meski sudah pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Bahkan, pasal terkait penghinaan presiden ini diperluas di pasal selanjutnya dengan mengatur penghinaan melalui teknologi informasi. Dimana, berdasarkan Pasal 263 draf RKUHP hasil rapat antara pemerintah dan DPR per 10 Januari 2018, seseorang yang menyebarluaskan penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dapat dipidana paling lama 5 tahun penjara.

Check Also

Ada Untung dan Rugi Imbas Krisis Turki

Jakarta, Findonews.com – Jatuhnya ekonomi Turki beberapa hari belakangan memberikan imbas bagi pasar global, meski pelaku …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *