Tuesday, 26 September 2017
Home / Berita Utama / Eksekusi BBM Satu Harga hingga Premium Mulai Langka

Eksekusi BBM Satu Harga hingga Premium Mulai Langka

Foto : Inet
Foto : Inet

 

Findonews, Jakarta – Ignasius Jonan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana mewajibkan perusahaan swasta nasional maupun perusahaan asing menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di seluruh Indonesia. Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun menanggapi hal ini dengan serius.

Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di Kabupaten Bojonegoro saat ini tidak menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis premium.

DPR-MPR RI menyebut, pengembangan energi baru terbarukan belum maksimal dijalankan pemerintah hingga saat ini. Misalnya, pengembangan energi panas bumi yang dicanangkan pada 2025 memberikan kontribusi kebutuhan listrik Nasional sebesar 4,8% atau sekira 7.000 megawatt (mw).

Ketiga berita tersebut, menjadi berita-berita yang banyak menarik minat para pembaca di kanal Okezone Finance. Untuk itu, kembali disajikan berita-berita tersebut secara lengkap.

Eksekusi BBM Satu Harga Perlu ‘Dioplos’ Pakai Subsidi

Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi mengatakan, sebaiknya eksekusi kebijakan BBM satu harga dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) melalui kebijakan subsidi silang antar internal perseroan. Dengan catatan, harus disetujui oleh pemerintah dan DPR jika nantinya menggunakan subsidi dari APBN.

“Sebaiknya eksekusi kebijakan BBM satu harga harus demikian. Tapi ini kalau nantinya akan menggunakan subsidi dari APBN, juga harus dapat persetujuan dari pemerintah dan DPR,” ujarnya kepada Okezone.

Adapun untuk jenis BBM-nya, kata Kurtubi, subsidi harus diberikan secara terbatas. Artinya, tidak semua jenis BBM bisa mendapatkan subsidi dari pemerintah ini. “Jenis BBM-nya pun terbatas pada jenis tertentu yang perlu disubsidi, misalnya Premium,” tuturnya.

Sebagai informasi, Menteri ESDM Ignasius Jonan berencana akan membuat regulasi khusus sebagai upaya untuk menciptakan keseragaman harga bahan bakar minyak (BBM) di seluruh wilayah Indonesia.

Jonan mengatakan, hal itu merupakan langsung tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo yang ini BBM satu harga. Pihaknya kini tengah menyusun mekanismenya.

“Ini arahan Presiden yang luar biasa. BBM satu harga dari Sabang sampai Merauke. Ini kami akan buat aturan yang fair supaya masyarakat menikmati BBM satu harga. Mekanismenya seperti apa sedang disusun‎,” tuturnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 20 Oktober 2016.

SPBU Mulai Jarang Menjual Premium

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bojonegoro memerintahkan kepada semua SPBU agar menjual BBM jenis premium tersebut.

Kepala Disperindag Kabupaten Bojonegoro, Basuki, telah meminta kepada semua SPBU di Bojonegoro menjual semua jenis BBM termasuk premium atau biasa disebut bensin. Jika semua jenis BBM tersedia, masyarakat akan bisa memilih jenis BBM yang dikehendaki.

“Disperindag sudah meminta semua SPBU agar menjual semua jenis BBM itu,” ujarnya.

Namun, saat ini SPBU di Bojonegoro yang menyediakan BBM jenis premium hanya separuh saja dari total SPBU di Bojonegoro. Sementara jumlah total SPBU di Bojonegoro sebanyak 20 unit. “Idealnya memang SPBU menjual semua jenis BBM. Ada konsumen yang suka pertalite, ada yang premium. Semua jenis BBM harus tersedia di SPBU agar konsumen bisa memilih jenis BBM itu,” katanya.

Saat menemui pihak SPBU, mereka punya beragam alasan mengapa tidak menyediakan premium, di antaranya karena penjualan pertalite lebih laris daripada premium.

Tapi pihaknya akan terus mendorong agar SPBU menyediakan semua jenis BBM demi memberikan kepuasan untuk masyarakat. SPBU Leran di Jalan Raya Bojonegoro-Cepu misalnya, jarang menjual BBM jenis premium. Di SPBU itu memang tertera menjual premium, akan tetapi sering ada tulisan premium habis.

Sementara BBM jenis pertalite dan pertamax tersedia. Begitu pula SPBU di Kebonagung, Kecamatan Padangan, juga jarang menjual BBM jenis premium. Pengendara sepeda motor terlihat lebih sering mengantre membeli BBM jenis pertalite.

Pengembangan Energi Panas Bumi Baru 5%

Pengembangan energi panas bumi yang dicanangkan pada 2025 memberikan kontribusi kebutuhan listrik Nasional sebesar 4,8% atau sekira 7.000 megawatt (mw).

“Kami menemukan fakta di mana, total kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) baru 1.500 mw atau sekitar 5% dari total yang ada,” ucap Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto.

Agus mengatakan, melihat target tersebut DPR meminta pemerintah mulai melibatkan kementerian terkait, para akademisi dan peneliti, pelaku industri serta institusi terkait untuk mengembangkan panas bumi yang ada saat ini.

“Kami berpandangan supaya dapat memaksimalkan energi panas bumi harus dengan bekerja sama. Sehingga kesamaan visi dari sinergi positif lintas sektoral antara para pemangku kepentingan. Diharapkan dapat merealisasikan target yang telah ditetapkan bersama,” harap Agus.

Check Also

Paripurna Setuju Kerja Pansus KPK Diperpanjang

Jakarta – Sejumlah fraksi melancarkan aksi walk out (WO) dalam sidang paripurna terkait hasil temuan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *