Sunday, 19 November 2017
Home / Berita Utama / CSR di Jakarta Perlu Lebih Efektif, Pemprov DKI Kumpulkan Stakeholders

CSR di Jakarta Perlu Lebih Efektif, Pemprov DKI Kumpulkan Stakeholders

Foto : Internet

Pemprov DKI Jakarta melalui Biro Kesejahteraan Sosial (Kesos) mengadakan diskusi kelompok terarah untuk mendapatkan masukan pengelolaan dana CSR lebih efektif dan tepat sasaran. Kepala Biro ‎Kesos DKI Jakarta, Adi Ariantara mengatakan bahwa pendataan hingga pelaporan kegiatan CSR menjadi penting terutama bagi Pemprov sebagai pemangku kepentingan utama.

“FGD ini melahirkan gagasan baru, dan setelah menyelenggarakan beberapa kali rapat, harus ada pengembangan tidak hanya di bidang sosial‎,” ujarnya di lokasi, Kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (20/9/2017) . Ia menuturkan, dalam FGD ini pihaknya menyimpulkan beberapa hal yang dinilai perlu dalam pengelolaan dana CSR di Jakarta. Salah satunya membuat data kebutuhan dan potensi CSR agar penyalurannya lebih tepat sasaran.

Yang terjadi, dana CSR secara umum – tidak hanya di Jakarta – disalurkan monoton, baik lokasi, ataupun programnya. “Dengan pemetaan dan database yang mumpuni dan transparan, sebaran program bisa lebih merata dan sesuai prioritas. Misalnya, bidang kesos bisa dikembangkan ke bidang lain seperti kesehatan. Atau jika fokus saat ini ke bidang lingkungan, maka dengan mudah hal tersebut bisa dilakukan,” jelas Kurniawan Mahdi dari Qoloni Indonesia Foundation yang menjadi narasumber utama kegiatan FGD.

Sementara itu, Sekretaris Forum CSR DKI, Muhammad Satria mengapresiasi FGD yang digelar Biro Kesos hari ini. Melalui forum ini, CSR bisa dikembangkan agar benar-benar dapat dinikmati pemberi dan juga penerima. “Pemberinya (donatur CSR – red) bisa saja mendapatkan kemudahan dari pemerintah, pemerintah pun bisa melihat hasilnya tidak hanya sekedar gugur kewajiban,” tandasnya.

Acara FGD dihadiri sekitar 30 orang dari berbagai tingkatan dinas terkait di lingkungan Pemprov DKI, BUMD DKI, akademisi dan para peneliti. Dalam kesempatan ini Qoloni yang telah berpengalaman mengelola dana CSR menggunakan platform digital menyampaikan 7 permasalahan yang ditemui dalam pengelolaan CSR yakni Identifikasi, Database, Verifikasi, Penyaluran, Publikasi, Pengawasan dan Pelaporan.

Sementara itu Endy Kurniawan Chief Commercial Officer Qoloni mengatakan bahwa QOLONI sangat mendukung inisiatif Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta yang ingin memperkuat CSR melalui transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat memaksimalkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. “Kami juga ingin Pemprov DKI Jakarta memiliki ’dashboard’ yang kuat untuk memonitor CSR di wilayahnya,” sambung Endy. Sementara Adi Ariantara menimpali, “Data kebutuhan dan potensi CSR itu harus kita wadahi melalui fungsi regulasi pemerintah,” katanya.

Check Also

Marquez Kuasai Tes Hari Ke-2 Valencia

Findonews.com – Hari kedua tes di Sirkuit Ricardo Tormo menjadi milik Juara Dunia 2017 Marc …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *