Thursday, 20 September 2018
Home / Berita Utama / Baht, Peluit Krisis Mata Uang Asia

Baht, Peluit Krisis Mata Uang Asia

Jakarta, Findonews.com – Perjalanan ekonomi Indonesia di era Orde Baru boleh dibilang gemilang. Melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) hingga enam seri sejak 1969 silam, Presiden Soeharto berupaya memperkuat fondasi ekonomi demi stabilitas pembangunan.

Hingga, pada September 1993, Bank Dunia memberi predikat Indonesia sebagai salah satu ‘Keajaiban Asia’ bersama Jepang, Korea Selatan, dan lainnya. Indonesia banjir pujian dari berbagai pihak internasional. Puncaknya, Indonesia mendapat julukan sebagai ‘Macan Asia yang Baru Terbangun’.

Pujian terlontar bukan tanpa alasan. Kondisi ekonomi sejak dasawarsa 1990-an memang terus tumbuh stabil dengan rerata capaian di atas 7 persen per tahun. Inflasi melaju rata-rata 9 persen per tahun, meski sempat menurun menjadi 6 persen pada 1996. Tak cuma itu, cadangan devisa terkerek naik 38 persen menjadi US$28 miliar dan pertumbuhan ekspor rata-rata mencapai 14 persen dalam kurun 1990-1996.


Belum lagi, tren peningkatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yakni 514 pada 1995. Kemudian, naik menjadi 637 pada 1996, hingga ke level 720 sampai awal 1997.

Kendati demikian, bukan berarti rezim Orde Baru tak terlepas dari struktur yang cacat.

Dalam laporan berjudul ‘Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF, dan Saran‘ yang terbit pada 1999, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) Lepi Tanadjaja Tarmidi menilai aturan perdagangan domestik saat itu sangat kaku dan berlarut-larut, dan monopoli impor membuat kegiatan ekonomi tidak efisien.

Di saat bersamaan, pemerintah kurang transparan dalam menyampaikan data ekonomi, sehingga timbul ketidakpastian transaksi dana luar negeri dalam jumlah besar melalui sistem perbankan yang lemah.

Senada, mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli menilai kondisi utang valuta asing (valas) korporasi swasta sangat besar dan dilakukan tanpa lindung nilai (hedging). Namun, otoritas tidak memiliki data utang swasta, sehingga abu-abu untuk menentukan rambu bahaya.

Di sisi lain, neraca transaksi berjalan negatif dan mata uang rupiah over value (lebih dari nilai kurs) 8 persen. Dua indikator itu memudahkan spekulator untuk menggempur rupiah.

“Saya dibantah Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan dan ekonom saat itu, katanya tidak benar over value. Mereka yakin fundamental ekonomi Indonesia paling kuat di Asia, padahal strukturnya lemah,” ujar ekonom yang juga Pendiri lembaga riset ekonomi ECONIT itu kepada CNNIndonesia.com, beberapa waktu lalu.

Euforia ketangguhan ekonomi Indonesia seketika meredup. Awan mendung tiba-tiba menyelimuti langit ekonomi Asia, dan belakangan berubah menjadi badai krisis finansial terbesar di Asia.

Bermula dari kondisi ekonomi Thailand yang tidak sehat, ketika utang valas korporasi swasta membengkak seiring penguatan dolar AS pada 1997. Akibatnya, neraca transaksi berjalan Negeri Gajah Putih mengalami defisit.

George Soros, pengelola hedge fund ulung disebut-sebut menjadi biang keladi terjadinya krisis finansial Asia. Melalui perusahaan hedge fund Quantum Fund, Soros berspekulasi pada mata uang Baht Thailand dengan modal kurang dari US$1 miliar. Kelihaiannya dalam membaca situasi membuat perusahaan meraup untung fantastis.

Di sisi lain, kurs Baht lunglai hingga 30 persen terhadap dolar AS, cadangan devisa susut hingga US$10 miliar dalam sehari. Hingga pada 2 Juli 1997, Thailand mengubah kebijakan nilai tukarnya dari semula mengambang terkendali (managed floating) menjadi mengambang bebas (free floating).

Jika sebelumnya kurs ditentukan keuangan pasar disertai pengendalian otoritas moneter, ketika itu kurs diserahkan seluruhnya melalui mekanisme pasar.

Indonesia Terseret Badai Krisis

Peter Frans Gontha, pelaku ekonomi yang terkenal dekat dengan Keluarga Cendana, mengaku pertama kali menyadari ada bahaya krisis ketika ekonomi Thailand mulai bergejolak. Saat itu, pemerintah tak percaya dan masih optimis ekonomi nasional terkendali.

“Saya ingat pertengahan Juli 1997, saat ekonomi Thailand bergejolak, itu saya sedang di Eropa. Saya mulai merasa wah ini berbahaya, tapi orang-orang pemerintahan Pak Soeharto tidak percaya,” ungkapnya saat dihubungi CNNIndonesia.com.

Arus modal asing pun berlarian, dolar AS semakin perkasa, dan melemahkan mata uang Asia lainnya. Layaknya permainan biliard, Soros memukul bola ekonomi Thailand, kemudian memantulkan potensi krisis ke sejumlah negara, seperti Malaysia, dan Korea Selatan.

Sayangnya, bola ekonomi Indonesia terkena pantulan paling keras hingga masuk ke lubang hitam krisis finansial terbesar kala itu.

Pada Juli 1997, penguatan dolar AS mengakibatkan nilai tukar rupiah rontok. Padahal, menurut statistik, sejak 1990-1996, nilai tukar rupiah stabil di level Rp1.901-Rp2.383 per dolar AS atau hanya terdepresiasi rata-rata 3,8 persen per tahun.

Untuk mengantisipasi serangan spekulan, otoritas moneter melebarkan kurs intervensi dari 6 persen menjadi 8 persen, dan berlanjut menjadi 12 persen pada 11 Juli 1997.

Gejolak tak juga mereda, hingga akhirnya pada 14 Agustus 1997, pemerintah melepas batas-batas kurs intervensi dan mengandalkan sistem free floating.

Bank Indonesia tak lagi mengintervensi valas, sehingga kurs rupiah ditentukan kekuatan pasar semata. Alhasil, rupiah merosot tajam dari rata-rata Rp2.450 per dolar AS pada Juni 1997 menjadi Rp13.513 akhir Januari 1998.

Terdeskripsi dalam Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 1998, pemerintah berupaya mengambil kebijakan ekonomi untuk menahan guncangan yang semakin liar.

Namun, 18 Agustus 1997, pemerintah menarik dana BUMN dari bank-bank umum, dan melakukan penjadwalan kembali proyek-proyek APBN sebulan kemudian. Alih-alih mereda, krisis malah memanas. Pemerintah pun panik.

Bantuan Berkedok Jebakan IMF

Di saat itu, muncul angin segar berupa penawaran paket bantuan dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) pada 31 Oktober 1997. Belakangan baru diketahui, bantuan itu berubah menjadi angin topan pembawa badai krisis.

Dalam perkembangannya, Steve H Hanke, Ekonom Universitas Johns Hopkins juga hadir sebagai penasihat khusus Presiden Soeharto dan membawa obat alternatif mengatasi krisis berupa Currency Board System (CBS).

Dengan CBS, rupiah akan sepenuhnya dikonversi ke dolar AS pada kurs tetap dan didukung oleh cadangan dolar AS. Ketika wacana kebijakan diumumkan, nilai tukar rupiah sempat melonjak 28 persen terhadap dolar AS.

“Namun, perkembangan ini membuat IMF sekaligus pemerintah AS geram,” terang Hanke dalam sebuah artikel yang ditulisnya.

Pada 15 Januari 1998, Presiden Soeharto menandatangani letter of intent (LoI) untuk menjalankan berbagai program ekonomi dari IMF yang dianggap dapat memulihkan kepercayaan investor.

Profesor bidang Ekonomi Terapan dan Studi Bisnis Perusahaan itu menjelaskan bahwa Presiden Soeharto ditekan dengan keras, baik oleh Presiden Amerika Serikat saat itu Bill Clinton dan Managing Director IMF Michel Camdessus.

Soeharto diharuskan memilih antara menggugurkan ide penggunaan CBS atau mengorbankan bantuan asing. Soeharto juga menyadari bahwa hari-harinya sebagai Presiden berpotensi berakhir jika rupiah tidak stabil.

Putus asa, pemerintah akhirnya bersedia menerima paket bantuan IMF senilai US$43 miliar. Kemudian, pada 15 Januari 1998, Presiden Soeharto menandatangani letter of intent (LoI) untuk menjalankan berbagai program ekonomi yang dianggap dapat memulihkan kepercayaan investor.

Rupiah semakin kurang darah. Puncaknya menyentuh level Rp16.650 per dolar AS pada Juni 1998, yakni ketika kondisi politik dan keamanan Indonesia kacau balau.

Rizal Ramli menilai hal itu sebagai momentum puncak kesalahan terbesar pemerintah Orde Baru. Pasalnya, IMF menyarankan kebijakan yang tak masuk akal, yang mengakibatkan kondisi ekonomi nasional semakin terpuruk.

“IMF bikin blunder karena menawarkan paket bantuan dengan syarat yang banyak sekali, susah dipenuhi, mengada-ngada, dan pemerintah terpaksa manut,” tuturnya.

Beberapa kebijakan yang dianjurkan IMF di antaranya, meningkatkan suku bunga acuan BI dari 11,62 persen menjadi 30 persen, mengucurkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp144,5 triliun untuk 48 bank, dan melikuidasi 16 bank yang dianggap ‘sakit’.

Lonjakan suku bunga acuan menyebabkan korporasi sulit membayar utang kepada bank. Celakanya, ternyata bank-bank swasta banyak dimiliki oleh grup konglomerasi, yakni dengan sebagian besar dana kredit mereka disalurkan untuk entitas bisnis grup sendiri. Tak heran, kredit macet bank melonjak.

Ditambah lagi, kebijakan likuidasi 16 bank yang dianggap sakit tak menyembuhkan gejolak di sektor perbankan. Sebaliknya, nasabah malah khawatir dan menarik seluruh dananya dalam bentuk tunai untuk dialihkan ke luar negeri.

Alhasil, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS semakin susut. Tak hanya itu, BLBI juga menjadi pangkal ‘perampokan’ uang negara oleh para perusahaan keuangan yang hingga kini belum terselesaikan.

Lain Ladang, Lain Belalang

Meski krisis finansial melanda hampir seluruh kawasan Asia, Indonesia terkena dampak paling fatal. Analisis Rizal Ramli, sumber persoalannya ada pada struktur ekonomi Indonesia yang lemah dan cara penanganan krisis yang buruk.

Di Korea Selatan misalnya, Presiden Kim Dae Jung berinisiatif mempertemukan perusahaan Korea dan bank-bank besar AS pemberi kredit untuk bernegosiasi dan merestrukturisasi utang. Pertemuan itu berlangsung atas bantuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral AS. Strategi Jung dianggap mujarab untuk meredakan krisis di negaranya.

Di Malaysia, Perdana Menteri Mahathir Muhammad menjalankan pengendalian modal (capital control) di negaranya dengan memblokade keluarnya dana ke pasar internasional dalam kurun 2 tahun. Hasilnya, nilai tukar ringgit stabil, meski Mahathir sempat dirundung pihak investor karena sulit menjalankan usahanya.

“Berbeda dengan Korea dan Malaysia yang anti IMF, Indonesia malah jadi satu-satunya negara yang mengikuti nasihat IMF saat krisis Asia. Itu kesalahan terbesar,” tegas Rizal.

Krisis ekonomi yang berlangsung selama beberapa bulan, ditambah dengan kelangkaan bahan pangan membuat masyarakat murka hingga berinisiatif menggulingkan kekuasaan.

Rizal juga menuduh pemerintah AS tak lagi menyukai keberadaan rezim Orde Baru, sehingga sengaja menciptakan situasi yang buruk demi melengserkan kekuasaan.

Di sisi lain, Ekonom Senior PT Samuel Sekuritas Indonesia Lana Soelistianingsih menilai keterpurukan ekonomi hingga titik terendah pada 1998 justru dipicu perkembangan situasi politik yang memburuk.

Berbeda dengan pemimpin Korea dan Malaysia yang kokoh, rezim Orde Baru sedang berada pada titik jenuh.

“Kalau saja rakyat masih menyukai rezim Orde Baru, mungkin krisis bisa saja segera mereda,” ucapnya.

Sebaliknya, kalau saja krisis finansial Asia tidak terjadi, kemungkinan rezim Orde Baru masih utuh. Paling tidak, tak runtuh dalam sekejap mata saat itu juga.

 

Check Also

Fahri Hamzah : Expo DPR Peduli Huntara for NTB, Desak Pemerintah Segera Cairkan Dana Bencana Gempa Lombok

Jakarta, Findonews.com – Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Fahri Hamzah mengatakan, acara …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *