Wednesday, 14 November 2018
Home / Berita Utama / DPR Minta Gempa Lombok Ditetapkan sebagai Bencana Nasional

DPR Minta Gempa Lombok Ditetapkan sebagai Bencana Nasional

Jakarta, Finonews.com – Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Fahri Hamzah meminta kepada pemerintah pusat untuk segera mengumumkan bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang terjadi berturut-turut dinaikkan statusnya sebagai bencana nasional agar penanganannya lebih maksimal.

“Bukan saja karena skala dari bencana itu, tetapi ini satu pulau yang terguncang dan di sana itu (sebenarnya wilayah baru yang sedang kita perkenalkan ke dunia internasional sebagai daerah tujuan wisata). Dan Lombok ini sedang mendapat perhatian yang menggairahkan, karena sebut sebagai tujuan destinasi wisata halal terbaik di dunia,” kata Fahri kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/8/2018).

Lombok, lanjut politisi PKS yang juga berasal dari NTB itu, merupakan salah satu pulau yang menjadi radar dunia internasional untuk dikunjungi. Sedang dalam perhatian dunia itu, tiba-tiba terjadi gempa maka pemerintah harus melakukan reaksi cepat terhadap penanganannya.

“Nggak semasif yang terjadi Aceh. Tetapi, karena efeknya itu meluas hampir diseluruh pulau, dan bahkan di kota Mataram saja, dan Lombok Barat (tadi saya mendapat gambaran, kantor Bupati Lombok Barat yang jauh dari titik gempa, itu saja hancur), artinya kalau yang jauh saja ada korban yang meninggal, apalagi yang terdekat yang sekarang ini sedang tahapan evakuasi,” paparnya.

Karena itu, menurut Fahri, penanganan korban bencana gempa di Lombok, memerlukan dukungan pemerintah pusat dan juga dukungan sumber daya dari masyarakat secara umum. Sebab, saat ini pemerintahan di NTB sudah memasuki pemerintahan transisi, dimana pemerintahannya sulit belanja karena uang nya itu sudah teralokasikan.

“Mudah-mudahan masyarakat lebih keras tergerak untuk ke Lombok. Nah itu, sumber dayanya saja, khususnya dana dari apa yang akan dibeli oleh masyarakat (korban gempa) setempat. Baik keperluan medis untuk jangka pendek, mau pun untuk keperluan selanjutnya, dalam tahapan recovery,” ucapnya.

Sedang secara politik, Fahri mengharapkan kepada Presiden Jokowi agar segera merancang pembentuan daerah otonomi baru di NTB, khususnya Lombok Selatan karena terlalu jauh dari jangkauan instalasi pembantuan.

“Dari titik gempa ke Selong sana, tempat rumah sakit umum itu ada, itu bisa tiga sampai empat jam jarak tempuhnya. Saking jauhnya rumah sakit itu. Apalagi, dalam keadaan gempa sekarang ini, banyak sekali halangan,” katanya.

Check Also

Izin First Media dan Bolt Bisa Dicabut Karena Dua Tahun Menunggak

Jakarta, Findonews.com –¬†Pemerintah akan mencabut izin frekuensi 2,3 GHz yang digunakan First Media dan Bolt. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *